Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Soal Pemindahan IKN ke Kaltim, Jumlah Pendatang di Balikpapan Relatif Normal

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur belum berdampak pada peningkatan jumlah pendatang ke Kota Balikpapan.

TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan, Hasbullah Helmi. Ia mengemukakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur belum berdampak pada peningkatan jumlah pendatang ke Kota Balikpapan. TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur belum berdampak pada peningkatan jumlah pendatang ke Kota Balikpapan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disdukcapil Balikpapan, Hasbullah Helmi.

Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada pertambahan jumlah penduduk yang jumlahnya signifikan di Kota Balikpapan.

"IKN ini belum ada dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk," ujarnya, Senin (22/11/2021).

Berdasarkan catatan Disdukcapil Kota Balikpapan, laju pertambahan penduduk dalam satu bulan masih berada pada angka 1.200 sampai 1.500 orang. Sementara yang pindah, berkisar 700 sampai seribu orang.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Kaji Penarikan Uang Jaminan bagi Pendatang Baru, Antisipasi Lonjakan Arus IKN

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 9 Agustus, Pendatang Luar Kubar Wajib Penuhi 2 Syarat

"Jadi tidak terlalu tinggi sebenarnya. Karena pertambahan paling banyak itu malah dari kelahiran, per hari itu angka di antara 25 sampai 30 kelahiran," tuturnya.

Disdukcapil Kota Balikpapan saat ini masih mengkaji rencana untuk menerapkan kembali aturan penggunaan surat jaminan bagi pendatang di Kota Balikpapan.

Sebab, saat ini sudah ada aturan yang diatur dalam undang-undang terkait kependudukan. Ini tersusun secara sentralistis karena semua diatur oleh pusat.

"Nanti kaji dari segi aturannya. Kita akan konsultasikan dengan pusat, kita kaji sama-sama," jelasnya.

Kendati demikian, memang sudah ada beberapa daerah yang memberlakukan aturan semacam itu. Namun, bukan dalam bentuk uang jaminan.

Baca juga: Sortir Mobilitas Pendatang ke Balikpapan, Plat Kendaraan jadi Indikator Pemeriksaan

Seperti di Surabaya, bagi pendatang yang masuk, kelurahan akan melakukan pemeriksaan secara lengkap sebelum diberikan izin tinggal.

Kelurahan di wilayah itu akan melakukan kroscek benar atau tidaknya alamat orang yang bersangkutan tinggal di daerah tersebut.

Selain itu, rumah yang ditinggali milik siapa, apakah ada izinnya atau tidak, termasuk dari pemilik rumah yang akan ditanya terkait tanah yang ditempat miliknya atau bukan.

"Jadi semua akan diperiksa. Kalau dalam pemeriksaan ternyata rumah yang ditempati ilegal, maka yang bersangkutan tidak akan diberikan KTP, kemudian dipulangkan,” ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved