Berita Bontang Terkini

Federasi Serikat Pekerja KEP Bontang Tolak Kenaikan UMP Kaltim 1,11 Persen, Tak Sesuai Nilai Inflasi

Kenaikan UMP Kaltim 2022 sebesar 1.11 persen, terus mendapat penolakan dari komponen buruh dan pekerja, termasuk di Bontang.

Penulis: Ismail Usman | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Ilustrasi aksi damai serikat buruh di Bontang. TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kenaikan UMP Kaltim 2022 sebesar 1.11 persen, terus mendapat penolakan dari komponen buruh dan pekerja, termasuk di Bontang.

Pekerja yang tergabung dalam kelompok Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP-KEP) Bontang, juga ikut menolak.

Mereka pun menuntut agar kenaikan UMP harus menyesuaikan nilai inflasi, yakni dengan besaran 1.68 persen.

"Yah harusnya menyesuaikan. Ini itu ibarat harga barang 2022 tapi kita pakai standar upah 2019. Pasti enggak cukup lah," ujar Ketua DPC FSP-KEP Bontang, Supriyadi kepada TribunKaltim.Co, Selasa (31/11/2021).

Sesuai keputusan rapat bersama dengan pimpinan provinsi, kenaikan upah yang diusulkan serikat pekerja sebesar 1.68 persen atau sebesar Rp 50.087.15.

Baca juga: UMP Kaltim 2022 Hanya Naik Rp 33.118, Yogyakarta Naik Paling Banyak, Upah di Jakarta Masih Tertinggi

Baca juga: Soal Kenaikan UMP, Wabub Kubar H. Edyanto Arkan: Ada Kenaikan Juga Tapi Kita Berlakukan Sama 

"Karena ditetapkan hanya 1.11 persen atau Rp 33.118,50, maka kami akan koordinasi kembali. Apakah ada aksi atau tidak tergantung keputusan pimpinan Kaltim," bebernya.

Diungkapkan Supriyadi, sebalumnya pihaknya telah berencana menggelar aksi sebelum penetapan UMP.

"Memang kemarin mau aksi bareng-bareng. Tapi karena Pemprov membuka dialog, makanya kita hentikan sementara. Tapi hasilnya sama, kenaikan tidak sesuai usulan. Jadi kemungkinan akan ada aksi nanti di Kantor Gubernur," bebernya.

Selain itu, ia juga menuntut agar penetapan upah ini sebaiknya kembali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

"Karena PP No 36 Tahun 2021 turunan cipta kerja itu belum boleh digunakan. Karena saat ini masih digugat agar direvisi," ujarnya.

Menurutnya, PP tersebut dinilai merugikan pekerja karena menghapus komponen hidup layak (KHL) yang selama ini menjadi acuan dalam penetapan UMP.

Bahkan penerapan aturan dinilai setengah-setengah. Jika mengacu PP 36/2021, seharusnya komponen yang digunakan ialah berdasarkan inflasi nasional sebesar 1,68 persen.

Baca juga: UMP Kaltim 2022 Naik Rp 50 Ribu, Pemprov Minta Perusahaan yang Keuangannya Baik Jangan Terlalu Pelit

"Harusnyakan memang begitu. Jadi kenaikan 1.11 persen itu memang tidak mendasar. Acuannya tidak jelas," ucapnya.

Sebagai informasi, kenaikan UMP Kaltim di tahun 2022 adalah sebesar 1,11 persen atau naik Rp 33.118,50, dari UMP 2021 sebesar Rp 2.981.378,72 menjadi Rp 3.014.497,22. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved