Berita Bontang Terkini

Federasi Serikat Pekerja KEP Bontang Tolak Kenaikan UMP Kaltim 1,11 Persen, Tak Sesuai Nilai Inflasi

Kenaikan UMP Kaltim 2022 sebesar 1.11 persen, terus mendapat penolakan dari komponen buruh dan pekerja, termasuk di Bontang.

Penulis: Ismail Usman | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Ilustrasi aksi damai serikat buruh di Bontang. TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN 

Sehingga dengan penyesuaian itu, para pekerja dapat merasakan hidup yang layak di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.

Namun harapan tersebut sepertinya sirna setelah Apindo bersama Pemprov Kaltim menetapkan kenaikan upah sebesar 1,11 persen. Atas kenaikan upah tersebut juga direspons sinis oleh DPD Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI) 1992 Kaltim.

Sekretaris DPD SBSI 1992 Kaltim Sultan, Rabu (17/11/2021) mengatakan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan UMP tahun 2022 dengan Disnakertrans Kaltim. Sultan membeberkan bahwa hal ini bukan pertama kali terjadi.

Ia menyebut bahwa Disnakertrans Kaltim memang jarang melibatkan pihaknya.

Sultan menuding Dinsnakertrans Kaltim hanya mengundang pihak-pihak yang sepemikiran dengan keinginan pengusaha.

“Kami di serikat ini bahkan tidak terlibat dalam Dewan Pengupahan yang dibentuk Disnakertrans. Mungkin Dewan Pengupahan ya yang sejalan, yang nurut apa mau pengusaha,” ujar Sultan.

Bahkan keterlibatan SBSI 1992 dalam pembahasan upah bagi pekerja di Kaltim sangat minim. Pihaknya juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait.

“Sudah kami sampaikan sampai ke Pak Wagub," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved