Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah Gelar Uji Publik

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar uji publik, Minggu (21/11/2021).

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Panitia Khusus Pengelolaan Barang Milik Daerah saat menggelar uji publik, Minggu (21/11/2021). Kegiatan ini secara virtual menghadirkan narasumber Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Cahya Arif Nugroho dan Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Makmur Harbun. 

TRIBUNKALTIM.CO - Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar uji publik, Minggu (21/11/2021).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber secara virtual dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Cahya Arif Nugroho dan Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Makmur Harbun.

Baca juga: Dinas PUPR Wajib Lampirkan DED, KAK dan RAB untuk Semua Program Pembangunan

Ketua Pansus PBMD Syarkowi V Zahri mengatakan, melalui uji publik, diharapkan rumusan raperda yang dihasilkan semakin sempurna dan layak untuk dilakukan fasilitasi ke Kemendagri sebagai syarat untuk persetujuan antara pemerintah daerah dengan DPRD.

"Mulai dari persiapan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Artinya seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan raperda ini," sebut Syarkowi.

Pihaknya berharap dengan diadakan uji publik ini, semua pihak dapat memberikan masukan dan saran baik secara substansi maupun secara teknis terhadap raperda ini sehingga nantinya dapat berguna dan efektif untuk diterapkan.

Ia menjelaskan, barang milik daerah selama ini sebelum ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, lebih banyak dikelola tanpa pendekatan sistem yang baik dan sekadar kegiatan administratif semata.

Baca juga: Reses Ekty Imanuel di Kubar dan Mahulu, Warga Keluhkan Sulitnya Belajar Online hingga Jalan Rusak

Dalam perjalanannya banyak timbul permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah, baik yang berkaitan dengan status dan nilai yang tidak jelas, maupun penggunaan dan pemanfaatan yang tidak optimal.

Hal tersebut tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya kerugian pada keuangan daerah.

"Paradigma lama yang merugikan tersebut sudah sewajarnya untuk diubah dengan paradigm baru yang berpikir lebih maju dalam mengelola barang milik daerah, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset," ucapnya.

Makmur Marbun menjelaskan, percepatan penyusunan produk hukum daerah yang terdampak UU Cipta Kerja, yakni pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi perda dan perkada.

Baca juga: Mengadu Terkait Sertifikasi Pendidik, Komisi IV Audiensi Bersama Gabungan Guru SD dan SMP

Setelah itu, mencabut atau menyusun perda berdasarkan perencanaan pembentukan perda atau perkada.

Pemerintah daerah melakukan percepatan penyusunan produk hukum daerah yang terdampak dari UU Cipta Kerja.

"Jika belum tersedia anggaran pada tahun 2021, pemda dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga dengan melakukan pergeseran anggaran. Menyediakan alokasi anggaran pada tahun 2022 guna mendukung penyusunan produk hukum daerah yang terdampak dari UU Cipta Kerja," jelasnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved