Breaking News:

Berita Berau Terkini

Ketua DPRD Berau Madri Pani Minta Jangan Ada Pejabat Titipan di Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Ketua DPRD Berau, Madri Pani pun mewanti-wanti Pemkab Berau, untuk memilih pejabat yang memiliki kualitas dan integritas bukan hanya loyalitas

TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI PENGESTI
Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Ia mewanti-wanti Pemkab Berau, untuk memilih pejabat yang memiliki kualitas dan integritas bukan hanya loyalitas.TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI PENGESTI 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB- Sebanyak delapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) akan dilelang.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani pun mewanti-wanti Pemkab Berau, untuk memilih pejabat yang memiliki kualitas dan integritas bukan hanya loyalitas.

Lelang jabatan harus dilakukan secara profesional tanpa ada ‘titipan’ dari pihak tertentu.

Hal ini dikarenakan, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan dari bupati dan wakil bupati.

Sehingga, apabila kinerja kepala OPD yang ditempatkan tidak sesuai, tentu akan mencoreng apa yang diinginkan oleh kepala daerah dalam membangun Berau.

Diingatkannya, bupati maupun wakil bupati harus berani menargetkan kepada dinas yang mengikuti seleksi dan lulus.

Agar bisa memberikan hasil kerja dalam waktu satu tahun, atau minimal enam bulan setelah menduduki jabatan tersebut, sehingga selaras dengan program bupati Berau.

Baca juga: UMK 2022 Berau Belum Bisa Ditetapkan, Rencana Menggunakan Formula Sesuai Aturan

Baca juga: Jalur Pariwisata Berau Diharapkan Satu Pintu, Minimalisasi Jalur Langsung dari Tarakan

Baca juga: Update Stok Darah PMI Berau, Selasa 23 November 2021, Ketersediaan Menipis

“Kalau menempatkan seseorang berdasarkan loyalitas saja, menurut saya, itu kurang tepat,” katanya, Rabu (24/11/2021).

“Agar program Berau lebih baik. Tempatkan orang-orang terbaik pada bidangnya, mutasi ini agar sesuai dengan Sumber Daya Manusianya. Bukan mementingkan politik dan individu agar menjadi adil dan bijak,” tegasnya.

Diingatkannya juga, lelang jabatan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved