Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Pokja 30 Beri Apresiasi Kadis ESDM Kaltim yang Laporkan 3 Anak Buahnya ke Polresta Samarinda

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, C Benny melaporkan 3 orang anak buahnya ke Polresta Samarinda, atas dugaan tindak pidana me

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Kordinator Pokja 30 Buyung Marajo. Ia memberi apresiasi atas tindakan yang dilakukan Kadis ESDM yang melaporkan 3 anak buahnya ke Polresta Samarinda. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Christianus Benny melaporkan 3 orang anak buahnya ke Polresta Samarinda, atas dugaan tindak pidana menghilangkan, menghancurkan, membakar atau merusak Relaas (surat panggilan) dari Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Selasa (23/11/2021).

Laporan tersebut juga terkait dugaan tindak pidana korupsi karena adanya indikasi 3 orang tersebut terkait dengan mafia perizinan tambang di Kaltim.

Tindakan yang dilakukan Kadis ESDM itu turut mengundang respons Forum Himpunan Kelompok Kerja 30 (FH Pokja 30).

Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo, Rabu (24/11/2021) mengatakan, tindakan yang dilakukan Kadis ESDM patut diapresiasi.

Hanya saja ia mengkritisi beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait permasalahan tersebut.

Baca juga: Pemodal Tambang Ilegal di Balikpapan Masih Ditelusuri, Polisi Turut Dalami Keterlibatan Pelaku Lain

Baca juga: Pengungkapan Tambang Ilegal di Kota Balikpapan, Pemprov Kaltim Sebut Ada Penyalahgunaan Izin

Ia menduga kejadian yang dilakukan anak buah Kadis ESDM itu bukanlah kali pertama.

Bahkan Buyung Marajo menyebut pemerintah harus melakukan audit ke dinas yang berlokasi di Jl. MT. Haryono itu. Bisa saja hal tersebut sudah dilakukan berkali-kali dan terindikasi masalah hukum.

"Regulasi bagaimana tadi tindakan SDM membakar dan sebagainya. Ada tindakan nggak? Apa PPNS atau Inspektorat yang bekerja. Harusnya ESDM diaudit atau diperiksa. Siapa yang punya kewenangan? Ya kepala daerah. Bisa jadi dugaan bukan ini saja, ada kejadian lain karena ini hanya salah satu yang terlihat," tuturnya.

Menurutnya, aturan yang ada seharusnya bisa diterapkan untuk menindaklanjuti permasalahan tambang di Kaltim. Hanya saja apakah pemerintah mau melaksanakan maupun mengeksekusi aturan yang sudah berlaku, khususnya penindakan terhadap tambang.

"Aturan itu semua pada aturan pemerintah ini, sebutlah eksekutif selalu saja berdalih bekerja pada aturan, buat aturan baik pergub sampai tingkat bawahnya silahan aturan mainkan. Celakanya aturan yang ada tidak pernah dilaksanakan," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved