Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Dugaan Suap, Kasat Reskrim Polresta Samarinda Terima Laporan Kadis ESDM Kaltim, Sedang Dipelajari

Dua hari lalu, Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kaltim Christianus Benny, bersama kuasa hukum datangi Polresta Samarinda untuk membuat.

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Kepala Dinas ESDM Kaltim Christianus Benny (tengah) datang bersama kuasa hukumnya Agus Talis Joni (Kanan) saat berada di Polresta Samarinda, Selasa (24/11/2021).┬áTRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dua hari lalu, Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kaltim Christianus Benny, bersama kuasa hukum datangi Polresta Samarinda untuk membuat laporan dugaan korupsi.

Christianus Benny melaporkan tiga staffnya yakni RO (Honorer Dinas ESDM Provinsi Kaltim), ES (Oknum PNS Dinas ESDM Kaltim) dan MHA (honor Dinas ESDM Kaltim) yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dari perusahaan tambang.

Selain itu, ketiga oknum tersebut menghilangkan surat panggilan pengadilan yang ditujukan kepada Kadis ESDM Kaltim yang digugat oleh 10 perusahaan tambang.

Terkait hal tersebut, Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena saat dikonfirmasi Kamis (25/11/2021) terkait hal tersebut mengatakan pihaknya telah menerima laporannya.

"Iya sudah masuk dan masih kami pelajari laporannya. Nanti kalau sudah kita pelajari, kami akan panggil pihak pelapor untuk dimintai keterangan," sambungnya.

Baca juga: Dugaan Suap untuk Hilangkan Surat Panggilan Saksi, Dinas ESDM Kaltim Lapor 3 Pegawai ke Polisi

Baca juga: Tolak Tambang, PMII Akan Datangi Dinas ESDM Kaltim Senin Besok

Baca juga: Dinas ESDM Kaltim Minta Perusahaan Komitmen Jaga Lingkungan Pasca Tambang Batubara

Untuk diketahui, kasus ini menguak saat Pengadilan Negeri atau PN Samarinda mengeluarkan keputusan verstek (memutuskan sepihak) atas gugatan 10 perusahaan tambang terhadap Kadis ESDM Kaltim Christianus Benny yang dianggap mengabaikan perusahaan tersebut saat hendak memperpanjang izin operasi mereka.

Keputusan verstek dikeluarkan PN Samarinda karena dari pihak tergugat tidak pernah memenuhi surat panggilan yang dilayangkan kepadanya.

Alhasil, 10 perusahaan tambang yang sebagian besar perizinannya sudah mati, tidak masuk dalam rekonsiliasi hingga tidak masuk rekomendasi menjadi terintegrasi di MODI (Mineral One Data Indonesia) Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Jakarta.

MODI (Mineral One Data Indonesia) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu mengelola data perusahaan mineral dan batu bara di lingkungan Direktorat Mineral dan Batu Bara Pusat (Jakarta) dan tidak melibatkan Dinas ESDM Provinsi Kaltim.

Adapun 7 perusahaan yang diputus inkrah dan sudah muncul di MODI dan memenangkan gugatan yaitu PT BPJE, PT CAS, PT KSA, PT CTT, PT MTL, PT SAS dan PT WE. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved