Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Ketua Komisi IX DPR RI Minta 110 Ribu Tenaga Kerja Informal di Kaltim Terlindungi

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik terkait perlindungan tenaga kerja informal di masa pandemi Covid-19. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estel

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di sela-sela kunjungan rombongan Komisi IX DPR RI di Hotel Novotel Balikpapan. TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik terkait perlindungan tenaga kerja informal di masa pandemi Covid-19.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan perlindungan terhadap tenaga kerja informal di daerah menjadi perhatian di komisinya.

Mengingat, pemerintah pusat juga telah menggelontorkan sejumlah program yang berkaitan, yakni BSU (Bantuan Subsidi Upah) dan Prakerja.

"Perlindungan yang diberikan kepada pemerintah diharapkan sampai kepada mereka, terutama yang terdampak Covid-19," ujarnya, Kamis (25/11/2021).

Berdasarkan data yang disampaikan, ada 110 ribu pekerja informal atau nyaris 10 persen dari penduduk di Kalimantan Timur.

Baca juga: DPRD Dorong Bentuk Pansus Tambang Ilegal, Hasanuddin: Gandeng KPK, Kepolisian dan Anggota DPR RI

Baca juga: Gelar Monev ANBK di Balikpapan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Genjot Sarpras di Tahun Depan

Adapun yang sudah mendapat perlindungan di atas 70 ribu. Ia berharap pemerintah maupun perusahaan bisa membantu memberi jaminan perlindungan.

"Kami harap perusahaan maupun pemerintah ikut membantu memberi perlindungan kepada mereka melalui jaminan sosial," tuturnya.

Felly mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur juga cukup tinggi, menduduki posisi tiga setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta.

Hal tersebut merupakan kabar positif, sebab apabila program pendidikan di sebuah daerah bagus, maka program kesehatannya juga akan mengikuti.

"Untuk itu jaminan kecelakaan kerja dan anak yang masih harus bersekolah ini perlu dibantu. Ini otomatis akan mendapat jaminan ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Baca juga: DPR RI Tuding Perilaku Korupsi Hambat Investasi, Bukan karena Upah Buruh yang Tinggi

Selain itu, lanjut Felly, ekonomi masyarakat Kalimantan Timur juga dibilang cukup mumpuni, bahkan di atas rata-rata, berbeda dengan daerah lain.

Hal tersebut disokong dengan faktor adanya 40 persen kegiatan tambang, pertanian, serta sentra industri di wilayah Indonesia Timur.

"Saya tetap minta kepada pemprov dan pemkot agar memperhatikan pekerja informal agar bantuan pemerintah pusat juga terserap di daerah secara utuh," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved