Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Pembahasan Anggaran Tahun 2022 Kaltim Harus Selesai Sampai 30 November

Pemerintah Provinsi bersama dengan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) gelar rapat bersama, Kamis (25/11/2021)

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO KARTONO
Kepala BPKAD, Muhammad Sa'duddin, menyatakan, pemerintah provinsi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur gelar rapat bersama di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (25/11/2021). TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) gelar rapat bersama di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (25/11/2021).

Dalam rapat tersebut membahas penyesuaian anggaran tahun 2022.

Dalam rapat tersebut ada beberapa yang dibahas. Mulai rancangan anggaran tahun 2022 hingga beberapa hal yang perlu disempurnakan di tahun anggaran mendatang.

Saat ini kedua belah pihak sedang menyusun. Maka tak heran selama beberapa hari kedepan pertemuan antara kedua belah pihak semakin intens.

Baca juga: Komisi I DPRD Kaltim Sebut 21 Calon Anggota KPID Jalani Fit and Proper Test

Baca juga: Soal Proyek Pembangunan Belum Selesai di Akhir Tahun 2021, Komisi III DPRD Kaltim Khawatir

Baca juga: Makmur HAPK Tetap Ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua Samsun Sebut Kegiatan Dewan Tetap Berjalan Normal

Sehingga kesepakatan anggaran tahun depan terealisasi.

Bahkan pihaknya menargetkan tanggal 30 November sudah selesai. Jika tidak ada sanksi yang berlaku.

Harusnya maksimal selasa, tanggal 30 tidak disepakati, banyak pejabat yang bakal kena sanksi.

"Sanksi banyak, yang jelas sanksinya kepala daerah dan anggota dewan tidak dibayar gajinya selama 6 bulan," ucap kepala BPKAD Kaltim, Muhammad Sa'duddin.

Ia berharap rancangan anggaran tahun 2022 selesai sebelum waktu yang ditentukan.

Baca juga: Surat Terusan Pergantian Ketua DPRD Kaltim Belum Dikirim ke Gubenur, Sekwan Tunggu Perintah Pimpinan

Sehingga kedua belah pihak tidak terkena sanksi.

Sekaligus program pemerintah ke Masyarakat dapat dilaksanakan maksimal tahun depan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved