Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Pemindahan IKN, Bappeda Kaltim Sebut Pembangunan Jalan Nasional dan Provinsi Belum 100 Persen

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) diperkirakan berjalan tahun depan.Pemindahan IKN itu bisa menjadi angin segar bagi masyarakat Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Kepala Bappeda Kaltim M. Aswin. TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) diperkirakan berjalan tahun depan.

Apalagi jika RUU terkait IKN itu disahkan maka proses pembangunan IKN pun akan jalan.

Pemindahan IKN itu bisa menjadi angin segar bagi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebab, Pemindahan IKN itu diyakini akan berkontribusi positif untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Pengharapan itu bukanlah sesuatu yang berlebihan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim lM Aswin, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Hasil Kajian Bappenas Sebut Pemindahan IKN Naikkan Investasi Kaltim Capai 47,7 Persen

Baca juga: Soal Pemindahan IKN ke Kaltim, Jumlah Pendatang di Balikpapan Relatif Normal

Baca juga: Jadi Kota Penyangga IKN, Balikpapan Mulai Beralih ke Energi Baru Terbarukan

Aswin menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2020 sebesar 76,24 merupakan IPM ke tiga tertinggi diantara provinsi-provinsi di Indonesia.

Meskipun demikian, diakuinya, disparitas nilai IPM antara kabupaten dan kota masih cukup tinggi.

Ia pun menyinggung pembangunan penyokong kawasan IKN masih belum terpenuhi. Apalagi beberapa jalan beberapa infrastruktur pendukung pun masih perlu dibenahi

"Salah satu penyebabnya kondisi infrastruktur di Kaltim, terutama jalan yang belum cukup memadai," ujarnya.

Ia mencatat pada tahun 2020 kondisi jalan mantap nasional sudah mencapai 81,79 persen. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi jalan provinsi.

Ia menghitung sekitar 69,76 persen jalan provinsi yang berada dalam kondisi mulus. Sedangkan jalan wilayah kabupaten/kota baru sekitar 67,33 persen.

Baca juga: Dukung Pembangunan IKN, Wagub Kaltim Ingatkan Pemerintah Pusat agar Maksimalkan Pengadaan Air Bersih

Ia pun berharap RUU IKN yang dibahas di DPR RI ini harus mendukung dan berpihak k pada masyarakat Kaltim.

"Kita tidak ingin pemerintah daerah hanya menjadi objek pembangunan IKN dan warganya jadi penonton," ucapnya (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved