Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Sekprov Kaltara Buka Peluang Dibuatkan Aturan Struktur Skala Upah, Suriansyah: Bisa Juga Perda

Puluhan buruh berunjuk rasa menuntut agar pihak Pemprov Kaltara menerapkan aturan, penggunaan struktur skala upah sebagai acuan pengupahan di Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI FAWDI
Sekprov Kaltara Suriansyah (kedua dari kanan) saat menerima audiensi Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu yang sebelumnya berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (25/11/2021).TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI FAWDI 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG SELOR- Puluhan buruh berunjuk rasa menuntut agar pihak Pemprov Kaltara menerapkan aturan, penggunaan struktur skala upah sebagai acuan pengupahan di Kaltara.

Perwakilan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu diterima oleh pihak Pemprov Kaltara di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara.

Diketahui aliansi massa aksi terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kaltara, Federasi Buruh Indonesia (FBI) Kaltara, dan organisasi mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sekprov Kaltara Suriansyah menanggapi salah satu tuntutan buruh seperti halnya penerapan struktur skala upah (SUSU).

Baca juga: Perbandingan UMP Kaltim 2022 dengan Tahun 2021 dan Daerah-daerah Lainnya di Indonesia

Baca juga: Federasi Serikat Pekerja KEP Bontang Tolak Kenaikan UMP Kaltim 1,11 Persen, Tak Sesuai Nilai Inflasi

Baca juga: UMP Kaltim 2022 Hanya Naik Rp 33.118, Yogyakarta Naik Paling Banyak, Upah di Jakarta Masih Tertinggi

Menurutnya pihak Pemprov membuka peluang menerapkan aturan SUSU dalam bentuk surat instruksi kepada perusahaan hingga peraturan daerah atau Perda.

"Struktur upah akan kita tindaklanjuti, memang perlu kita pertegas kembali," kata Suriansyah, Kamis (24/11/2021).

"Apakah perlu ada surat instruksi atau sampai Perda, memang kalau untuk Perda tentu harus ada kerja sama nanti dengan legislatif," tambahnya.

Selain struktur skala upah, Sekprov Kaltara Suriansyah juga menanggapi tuntutan buruh terkait masih kurangnya tenaga pengawas di Disnaker.

Suriansyah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti lebih lanjut dengan pihak Disnaker Kaltara dan Disnaker di Kabupaten Kota.

"Tenaga pengawas kita diskusikan lagi dengan Disnaker karena sekarang masih kurang," ujarnya.

"Karena memang kita sangat membutuhkan untuk penambahan tenaga pengawas ini," tuturnya.

Baca juga: UMP Kaltim 2022 Naik 1,11%, Cek Daftar Lengkap UMP 2022 di 26 Provinsi Sudah Ditetapkan Pemerintah

Ia juga menyampaikan akan memerintahkan pihak Disnaker Kaltara untuk melakukan pembenahan internal agar pengawasan dapat lebih optimal.

"Kalau ada kekurangan segera dibenahi semua, supaya ke depan Disnaker profresional," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved