Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

Upah Berbasis Produktivitas Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi dan Gairah Investasi

Investor menuntut kepastian dalam pengupahan yang saat ini telah bisa dijawab dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

Editor: Budi Susilo
Ilustrasi ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional. Kemenaker beber upah minimum merupakan jaring pengaman, namun demikian membutuhkan upah yang berbasis kinerja yang akan menaikkan produktivitas. 

TRIBUNKALTIM.CO, BOGOR - Investor menuntut kepastian dalam pengupahan yang saat ini telah bisa dijawab dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya.

Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 utamanya perihal penentuan Upah Minimum.

Demikian dibeberkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri pada Kamis (25/11/2021). 

Dia jelaskan, upah minimum merupakan jaring pengaman, namun demikian membutuhkan upah yang berbasis kinerja yang akan menaikkan produktivitas.

Baca juga: Akhirnya Buruh Ultimatum Anies Baswedan, Waktu 3 x 24 Jam Ubah UMP DKI 2022, UU Ciptaker Alasannya

Baca juga: UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional tapi Mengapa Tetap Berlaku? Penjelasan MK & Respon DPR RI

Baca juga: BLUD DPD RI Kunker ke Pemprov Kaltim, Lihat Dampak Langsung Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Daerah

"Sehingga baik pengusaha maupun pekerja/buruh sama-sama mendapatkan manfaat dan kenaikan produktivitas perusahaan," ujarnya.

Dia menyebut sistem pengupahan di Indonesia masih dianggap sebagai salah satu kendala dalam investor berinvestasi.

Menurutnya pengupahan berbasis produktivitas merupakan salah satu syarat bagi terciptanya perekonomian yang produktif dan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Dirjen Putri menilai, sistem pengupahan yang berbasis produktivitas akan memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing dunia usaha karena menumbuhkan spirit, budaya, dan ritme kerja yang profesional di perusahaan.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Didukung Kinerja Ekspor Hingga UU Cipta Kerja

"Untuk itu, menurut saya pembahasan upah berbasis produktivitas ini sangat strategis," ucap Dirjen Putri dalam keterangannya.

Menurutnya, secara umum pengupahan yang adil dan berdaya saing ditujukan untuk menciptkan sistem pengupahan yang sehat bagi dunia usaha dan industri dengan memperhitungkan kendala dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya, yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved