Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Usai Belajar ke Jakarta, Pemprov Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia di Kaltim

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur masih kalah jauh dengan ibukota DKI Jakarta

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
HO/IDI KALTIM
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jauhar Efendi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan kerja ini untuk melihat dapur pemerintah Jakarta dalam memperoleh indeks demokrasi Indonesia yang tinggi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur masih kalah jauh dengan ibukota DKI Jakarta.

Pada tahun 2020, Kalimantan Timur berada di posisi tiga IDI.

Meskipun berada di tiga besar, upaya Kalimantan Timur menyerobot posisi Jakarta sangatlah sulit.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jauhar Efendi, Minggu (28/11/2021) mengatakan.

Baca juga: Partai Solidaritas Indonesia Ingatkan Pemerintah, Perlu Mekanisme Satu Pintu Informasi Vaksinasi

Baca juga: Hasil Survei, Partai Solidaritas Indonesia Berpeluang Jadi Kuda Hitam di Pemilu

Baca juga: Jadi Negara Setengah Bebas, Demokrasi Indonesia Berada pada Titik Terendah di Era Presiden Jokowi

Pihaknya melakukan studi bersama kelompok kerja (Pokja) Penguatan Demokrasi Provinsi Kaltim ke Badan Kesbangpol Prov. DKI Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Ia mendapatkan ilmu serta informasi kenapa Jakarta selalu berada di peringkat satu IDI.

Bukan karena posisinya sebagai ibukota negara, namun pemerintah DKI Jakarta selalu kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Selain itu, juga tindak-lanjut dari target yang telah diamanahkan Gubernur kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.

Baca juga: Airlangga Nilai Budaya Politik Sangat Penting, Penopang Tumbuhnya Demokrasi yang Lebih Berkualitas

Selain itu dukungan anggaran untuk organisasi-organisasi yang mendukung pencapaian IDI juga cukup tinggi.

Misalnya saja untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp. 8 miliar.

Provinsi DKI Jakarta juga memiliki anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) sebanyak 2.347 orang tersebar hingga ke tingkat Rukun Warga (RW). Rata-rata per bulan mereka mendapatkan honorarium antara 2 sampai 3 juta rupiah.

Di samping memiliki Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Provinsi DKI Jakarta juga memiliki Forum Wawasan Kebangsaan (FWK). Mungkin FWK ini satu-satunya yang ada di Indonesia.

Menariknya, di awal Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan kajian tentang "Wajah Baru Jakarta Paska Ibukota Pindah ke Kaltim".

Kajian tersebut meliputi Perspektif Sosial Budaya, Perspektif Hubungan Internasional, Tinjauan Hukum, Tata Ruang, serta Pelajaran dari Malaysia dan Analisis Komunikasi Politik.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini merupakan langkah antisipatif yang menggambarkan tentang bagaimana wajah baru Jakarta setelah Ibukota pindah ke Kalimantan Timur, dan apa yang mesti mereka lakukan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved