Berita Kubar Terkini

Bupati FX Yapan Minta Seluruh OPD di Kutai Barat Gali dan Kembangkan Potensi PAD

Jelang tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaat

Penulis: Zainul | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI
Bupati Kutai Barat FX Yapan. Ia meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut Pajak maupun pemungut Retribusi agar menggali potensi dan mengembangkan inovasi untuk optimalisasi PAD. TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Jelang tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan potensi pariwisata, kuliner, hingga kerajinan dan berbagai potensi lainnya.

Bupati Kutai Barat FX Yapan meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak maupun pemungut retribusi agar menggali potensi dan mengembangkan inovasi untuk optimalisasi PAD

"Saya yakin potensi PAD kita di Kubar ini sangat banyak maka itu kita terus upayakan peningkatkan PAD. Saya minta para OPD ini harus menggali dan mengembangkan potensi PAD kita entah dari pariwisata atau yang lainnya," ujarnya, Minggu (5/12/2021)

Selain itu, FX Yapan juga menegaskan pengelolaan PAD juga harus berjalan secara transparan dengan menerapkan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

"Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah, kita diwajibkan untuk menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)," tuturnya. 

Baca juga: Percepat Bangun Bandara Ujoh Bilang, Pemkab Mahulu-BPN Kubar Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Pakai

Baca juga: Warga Kubar Harus Melewati Jalan Berlumpur untuk ke Pulau Kelapa Jempang

Sistem ETPD tersebut kata FX Yapan merupakan tindak lanjut Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-7502/KSP.00/01 Tanggal 16 September 2019 Tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah, selanjutnya diteruskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 970/10189/SJ Kepada Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia Tentang Optimalisasi Pajak Daerah.

Untuk memastikan transparansi pengelolaan PAD tersebut, Politisi PDIP itu mengatakan pihaknya telah membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi sdaerah (TP2DD) yang keanggotaannya terdiri dari seluruh perangkat daerah pemungut PAD.

"Sebagai tindak lanjut dari instruksi tersebut di atas Pemerintah Daerah telah membentuk tim TP2DD agar lebih mengoptimalkan pemungutan PAD dimulai dari penetapan target harus sesuai dengan potensi riil dan berupaya merealisasikan target yang telah ditetapkan," katanya. 

Bagi Aparatur Sipil Negara, legislatif serta TKK yang menjadi wajib pajak dan retribusi daerah tentunya harus terlebih dahulu dapat memberi contoh taat pajak dan retribusi, seperti contoh Pajak Bumi Bangunan (PBB), usaha warung makan atau catering, hotel, Sarang Burung Walet, banyak dari kalangan kita sebagai pemilik usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak, kata FX Yapan, retribusi dan PAD lainnya wajib mulai mengimplementasikan transaksi nontunai.

Baca juga: Jalan Poros Trans Kalimantan Samarinda-Kubar Rusak, Picu Peningkatan Inflasi di Kutai Barat

"Hal ini sudah saya tegaskan melalui Surat Edaran Bupati Nomor 970/3465/BPD-TU-P/XI/2021 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai  dan Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 970/3465/BPD-TU-P/XI/2021 Tentang Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai, ujarnya

"Ini sangat penting agar ke depannya dapat diraih langkah yang lebih baik lagi. Saya berharap kita sekalian harus terbuka dan komunikatif, saat ini bukan saatnya kita mencari kekurangan atau kesalahan, namun lebih pada menggali informasi, menginventarisir dan mencari masukan apa yang harus diperbaiki dan disempurnakan," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved