Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

UMK Tarakan 2022 Ditetapkan Rp 3.774.378, Berlaku per 1 Januari 2022

Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan tahun 2022 resmi ditetapkan Gubernur Kaltara

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
Budiono, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian didampingi Kabid Ketenagakerjaan Hanto Bismoko, saat merilis penetapan UMK Tarakan tahun 2022, Sabtu (4/12/2021). TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan tahun 2022 resmi ditetapkan Gubernur Kaltara.

UMK Tarakan ditetapkan sebesar Rp 3.774.378,35 per Senin (29/11/2021) kemarin.

Dan ditandatangani langsung Gubernur Kaltara, Drs Zainal Airifin Paliwang.

Dikatakan Budiono, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan, pihaknya baru menerima Salinan Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.781/2021 tentang UMK Tarakan Tahun 2022 pada Jumat (3/12/2021) malam.

Baca juga: UMK Tarakan 2022 Disepakati Rp 3.774.378, Diajukan ke Gubernur dan Ditetapkan Akhir November

Baca juga: UMK Tarakan Rp 3.774.378,35 Sudah Diserahkan ke Gubernur Kaltara, Ini Kata Walikota Tarakan

Baca juga: Kembali Bahas Persoalan UMK Tarakan, Walikota Harap Hasil Pembahasan Bisa Diterima Semua Pihak

Dilanjutkan Budiono, ada tiga poin yang ditetapkan dalam SK Gubernur Kaltara. Pertama keputusan mengenai UMK Tarakan Rp Rp 3.774.378,35.

Kedua dalam SK tersebut Gubernur menyatakan perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang dimaksud.

Dan poin ketiga, dalam SK tersebut, keputusan penetapan UMK mulai diberlakukan per 1 Januari 2022 mendatang.

Lebih lanjut kata Budiono, kenaikan nilainya sama dengan rekomendasi yang diusulkan Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes.

Baca juga: UMK Tarakan 2020 Sebesar Rp 3.756.824 Lebih Besar dari UMP Kalimantan Utara, Begini Reaksi Pengusaha

“Kenaikannya sekitar Rp 12.482,35 sen atau 0,33 persen,” bebernya.

Adapun lanjutnya, menyoal poin kedua bagi perusahaan yang sudah terlanjur menerapkan UMK di atas nominal yang ditetapkan.

Ranah pelanggaran normatif menjadi tupoksi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Provinsi Kaltara. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved