Berita Kaltara Terkini
Polda Kaltara Pastikan Kawal Investasi, Wakapolda: tak Boleh Ada Mafia Tanah di KIPI
Presiden RI, Joko Widodo dalam agenda Kasatwil 2021 memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan jajaran Polda Kaltara
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Presiden RI, Joko Widodo dalam agenda Kasatwil 2021 memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan jajaran Polda Kaltara untuk mengawal agenda investasi.
Untuk di Kalimantan Utara, pihak Polda Kaltara memastikan akan mengawal agenda investasi di Kalimantan Utara.
Menurut Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Erwin Zadma, pihaknya akan terus mendukung agenda pemerintah.
Salah satu yang menjadi fokus utama Polda Kaltara ialah, mengawal suksesnya proyek strategis nasional (PSN) kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi.
Baca juga: Jelang Groundbreaking KIPI Tanah Kuning, DPUPR Bulungan Gandeng Swasta Perbaiki Jalan
Baca juga: Jelang Groundbreaking KIPI, Ketua DPRD Ingatkan Masyarakat Kaltara Tak Boleh Jadi Penonton
Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Beber Jadwal Groundbreaking KIPI di Bulungan
"Kita Polda Kaltara dan jajaran harus mendukung sepenuhnya," kata Brigjen Pol Erwin Zadma, Senin (6/12/2021).
"Polda Kaltara ini wajib hukumnya mendukung, karena ini proyek strategis nasional ini harus sukses," katanya.
Jenderal bintang satu ini menuturkan, pihaknya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di KIPI Tanah Kuning Mangkupadi.
Seperti halnya mafia tanah, menurut Brigjen Pol Erwin, tidak boleh terjadi adanya praktek mafia tanah di KIPI Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan.
Pihaknya akan menindak tegas bila ditemukannya praktek tersebut.
Baca juga: Jadwal Menko Luhut Panjaitan ke Kaltara, Wagub Yansen: Persiapan Kedatangan Presiden Jokowi
"Kalau ada masalah di situ kita terdepan untuk menyelesaikan, kalau ada mafia tanah, kita yang terdepan untuk selesaikan masalah itu," katanya.
"Kita fokus di KIPI, di situ tidak boleh terjadi mafia tanah, kita akan tindak tegas, tidak pandang bulu itu, itu tidak boleh terjadi itu," tegasnya.
"Itu harus lancar, intinya seluruh program pemerintah kita akan terdepan mendukung itu," tuturnya. (*)
