Berita DPRD Kukar

41 Raperda Masuk dalam Propemperda Kukar Tahun 2022

Sebanyak 41 raperda ditargetkan akan dibahas pada tahun 2022 mendatang. Demikian yang diungkapkan Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani, belum lama

Penulis: Aris Joni | Editor: Diah Anggraeni
Tribunkaltim.co/Aris Joni
Ketua Bapemperda DPRD Kukar Ahmad Yani. 

TRIBUNKALTIM.CO - Sebanyak 41 raperda ditargetkan akan dibahas pada tahun 2022 mendatang.

Demikian yang diungkapkan Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani, belum lama ini.

Baca juga: Kurangi Angka Pengangguran, Anggota DPRD Kukar Heri Asdar Dukung Pemkab Rutin Gelar Job Fair Career

Yani menerangkan, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) telah membahas usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022.

"18 raperda yang diusulkan oleh DPRD Kukar, sedangkan sisanya merupakan diinisiator dari pihak eksekutif. Baik itu dari OPD terkait maupun lanjutan pembahasan raperda yang pada tahun ini belum rampung dibahas atau kembali diusulkan,” katanya.

Berikut beberapa raperda usulan dari eksekutif yang diterima DPRD pada 30 November 2021:

1 Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (P4GN).

2. Raperda tentang Regulasi Tata Niaga dan Tata Kelola Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Raperda tentang Penanggulangan Bencana.

4. Raperda tentang Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Pusat Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Balikpapan – Samarinda.

Baca juga: Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian Berharap Pemuda Muara Muntai Jeli Lihat Potensi Usaha

5. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penataan Penyelenggaraan Transportasi.

6. Raperda tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu diperlukan Revisi dengan Objek Retribusi Izin Trayek (Raperda ini tidak terakomodasi  dalam Propemperda Tahun 2022, karena terkait objek retribusi izin trayek yang telah diusulkan dalam perubahan yang sedang dibahas oleh panita khusus pada saat ini).

7. Raperda tentang Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.(adv)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved