Breaking News:

Berita Pemkab Mahakam Ulu

Pemkab Mahulu Raih Penghargaan dari Kemenkeu, Kembali Capai Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menerima penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan TA 2020 dengan

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Gubernur Kaltim Isran Noor menyerahkan Penghargaan Atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan TA 2020 dengan capaian WTP dari Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kepada Sekda Mahulu Stephanus Madang, Senin (6/12/2021) lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menerima penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan TA 2020 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Penghargaan ini diberikan melalui Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim yang diserahkan oleh Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. kepada Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 di lantai 3 Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Senin (6/12/2021) lalu.

Baca juga: Peringati Hari Antikorupsi 2021, Pejabat Pemkab Mahulu Tanda Tangani Pakta Integritas

Terkait hal ini, Sekda Dr. Stephanus Madang mengucapkan syukur atas penghargaan yang diperoleh.

"Kita bersyukur dan kita berusaha mempertahankan dengan melakukan pembenahan serta penataan," ujarnya.

Kabupaten Mahulu, jelas sekda, baru berusia 8 tahun.

"Dalam enam tahun, sebelumnya kita belum mendapat penilaian yang bagus. Tetapi sejak 2019, 2020 ini, kita sudah mulai sejajar dengan provinsi, kabupaten/ kota di Kaltim," ungkapnya.

Baca juga: Sekda Mahulu Terima DIPA dan TKDD 2022

Sekda Mahulu berharap semoga pada 2021, hal yang sama dapat diperoleh dalam penilaian opini BPK.

"Tentu untuk mencapai opini terbaik kita berharap di dalam pengelolaan keuangan daerah masing-masing itu disiplin, kemudian menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Taat aturan atau asas, prosedur maupun aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini yang harus betul-betul dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap OPD yang ada di Kabupaten Mahulu," tandas Sekda Mahulu. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved