Mata Najwa

Di Mata Najwa, Jatam Kaltim Sebut Pemda Tak Dengarkan Aspirasi Rakyat Terkait Proyek IKN

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Kritisi Pemerintah Daerah yang tidak dengarkan aspirasi rakyat sekitar pembangunan proyek IKN

Penulis: Nadia Firdaus | Editor: Doan Pardede
YouTube Mata Najwa
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim kritisi Pemerintah Daerah yang tidak dengarkan aspirasi rakyat sekitar pembangunan proyek IKN 

TRIBUNKALTIM.CO - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan kritik seputar pemidahan Ibu Kota Negara (IKN)  ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Sebelumnya, pejabat daerah seperti Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut tak ada efek buruk dari pemindahan IKN.

Bahkan, tidak akan ada dampak yang akan disebabkan oleh IKN selain yang baik baik, seperti fasilitas publik dan kesehatan akan lebih mudah untuk diakses dan perekonomian warga sekitar akan meningkat.

Baca juga: Curhat di Mata Najwa soal IKN, Kepala Adat Suku Balik tak Puas Dengar Jawaban MenteriN

Namun, hal berbeda diungkap Jatam Kaltim.

Jatam mengaku telah melakukan kajian terkait pembangunan IKN inii.

Dalam kajian tersebut, mereka melihat efek samping pembangunan yang tidak diantisipasi oleh negara terkait pemindahan Ibu Kota baru tersebut.

"Itulah peran pemerintah daerah harusnya mendengarkan rakyat bukan mendengarkan pusat. Menyerap aspirasinya. Jadi apakah dialog itu telah dibangun sejak awal sebelum diputuskan" ujar Pradarma Rupang selaku Dinamisator JATAM Kaltim dalam video yang diungggah di akun YouTube Najwa Shihab 8 Deember 2021.

Minimnya pengetahuan terkait pemindahan IKN yang menjadi alasan Bupati PPU untuk meyakinkan masyarakat sekitar wilayah IKN menurutnya adalah hal yang salah.

Baca juga: Di Mata Najwa, Gubernur Kaltim Jamin tak Ada Tanah Adat yang Disentuh untuk Pembangunan IKN

Sebagai pemerintah daerah yang memiliki kekuatan untuk berbicara kepada pemeriintah pusat, seharusnya bupati menyampaikan aspirasi rakyatnya, bukan menunggu instruksi pemerintah pusat.

Kampanye pemindahan Ibu Kota Baru ini pun digadang-gadang akan memberi dampak yang sangat bagus terkait perekonomian masyarakat sekitar.

Dengan meningkatnya infrastruktur yang ada seperti jalan tol yang kini sudah bisa digunakan sebagai jalan menuju titik nol.

"Sebenarnya perekonomian kita lagi defisit ya, dan 466Trilliun itu justru sebenarnya lebih baik untuk mengalokasikan (untuk) menghidupkan kondisi perekonomian yang sedang terpuruk." tutur Pradarma Rupang

Kata Pradarma Rupang, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan tol itu adalah untuk kepentingan pejabat dan bukan permintaan masyarakat Kalimantan Timur

"Itu yang sebenarnya justru jauh, kalau bicara ekonomi sebenarnya beberapa kali sejak puluhan tahun pemerintah sudah memaksakan kebijakan terkait perkebunan kelapa sawit, kehutanan."

Baca juga: Najwa Shihab: Warga di Lokasi IKN tak Mau Pindah meski Dibayar, Bupati PPU Jawab Begini

Pembangunan ekonomi seharusnya berdasar dari ekonomi yang dipilih oleh masyarakat, bukannya ekonomi pilihan rakyat yang disingkirkan.

Menurutnya, pekerjaan masyarakat adat asli seperti berladang dan mencari madu di hutan pun akan punah karena kesulitan penyeimbangan dengan IKN.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved