Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Norhayati Andris Mencari Keadilan, Kuasa Hukum Gugat Ibu Megawati dan Jhoni Laing Impang

Tim Kuasa Hukum Norhayati Andris, Ketua DPRD Kaltara menggelar rilis pers, di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
Syafruddin, Tim Kuasa Hukum Norhayati Andris saat menggelar jumpa pers Sabtu (11/12/2021) hari ini di Kopitiam, Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Tim Kuasa Hukum Norhayati Andris, Ketua DPRD Kaltara menggelar rilis pers, di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada Sabtu (11/12/2021).

Tim kuasa hukum terdiri dari Syafruddin dan Mansyur mewakili Norhayati Andris untuk mencari keadilan atas insiden pencopotan status Norhayati Andris sebagai Sekjend DPW PDIP Provinsi Kalimantan Utara.

“Kami hadir di sini melakukan konferensi pers, kehadiran kami selaku kuasa hukum diberikan Norhayati Andris sbeagai Ketua DPRD Kaltara,” ungkap Syafruddin di hadapan awak media, Sabtu (11/12/2021).

Seperti diketahui kaya Syafruddin, Norhayati Andris diberhentikan pergantian antar waktu (PAW) atau dibebastugaskan oleh partainya sendiri yakni PDIP.

Baca juga: DPP PDIP Angkat Suara, Alasan Pencopotan Norhayati Andris dari Jabatan Ketua DPRD Kaltara

Baca juga: Soal Pembebastugasan Norhayati Andris, Pemprov Belum Terima Surat dari DPRD Kaltara

Baca juga: Norhayati Andris Dibebastugaskan dari Ketua DPRD Kaltara, Ini Sosok Ditunjuk PDI-P sebagai Pengganti

“Saya kira ini perlu dicermati dipahami. Selaku kuasa hukum saya dan Pak Mansyur dan kawan-kawan, menyampaikan dan ini juga keluhan dari masyarakat Kaltara, terhadap apa yang terjadi kepada ibu Norhayati yang tidak disangka langsung diberhentikan,” beber Syafruddin.

Ia mealnjutkan, Norhayati sebagai klien ingin supaya ini bisa diselesaikan dengan baik. Tapi ternyata lanjutnya, ini tidak berakhir dengan baik dan selesai dengan baik.

“Tapi ternyata ini tidak berakhir hanya dengan pemberhentian. Karena melalui media sosial masih banyak cemoohan dan hinaan dan lainnya. Beliau merasa terusik dan ingin bagaimana upaya rasa keadilan yang dicari selama ini untuk tetap diungkap,” tegas Syafruddin.

Ini dilakukan mengingat kata Syafruddin, jabatan Norhayati Andris saat ini adalah jabatan publik.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Terkonfirmasi Positif Covid-19, Akui Sudah Pernah Divaksin

Hal itu supaya tidak terjadi pendugaan yang kurang baik terhadap publik juga maka beliau harus meminta pemaparan secara publik apa sebenarnya sebab diberhentikan.

Sampai sekarang pemberhentian itu menurut hemat kami tidak sesuai mekanisme dan prosedural yang seharusnya dilakukan oleh parpol.

Halaman
12
Sumber: Tribun kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved