Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

DPRD Kaltara Resmi Usulkan Pemberhentian Norhayati Andris, Gubernur Akui Belum Terima Surat

DPRD Kaltara resmi mengusulkan pemberhentian Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD. Posisi Norhayati Andris kemudian diusulkan digantikan oleh Albertus

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI
Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Ia menyampaikan, bila nanti telah menerima surat hasil usulan rapat paripurna terkat pemberhentian Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD Kaltara, pihaknya tidak langsung menindaklanjuti kepada Kemendagri. TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara resmi mengusulkan pemberhentian Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD Kaltara.

Posisi Norhayati Andris kemudian diusulkan digantikan oleh Albertus Stefanus Marianus.

Pengusulan tersebut berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kaltara pada Rabu (15/12/2021) lalu.

Setelah rapat paripurna pengusulan pemberhentian dan pengumuman Calon Ketua DPRD baru, tahapan selanjutnya adalah menyampaikan hasil rapat paripurna tersebut kepada Kemendagri melalui Gubernur Kaltara.

Namun, saat ditanyakan mengenai surat usulan hasil paripurna yang dimaksud, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengaku belum menerima suratnya.

Baca juga: Resmi Diusulkan Berhenti sebagai Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah Beber Status Norhayati Andris

Baca juga: Norhayati Andris Resmi Diganti Albertus Stefanus Marianus sebagai Ketua DPRD Kaltara

"Saya belum menerima surat itu," kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, Kamis (16/12/2021).

Ia menyampaikan, bila nanti telah menerima surat tersebut pihaknya tidak langsung menindaklanjuti kepada Kemendagri.

Melainkan masih akan menunggu, apakah pihak Norhayati Andris akan melakukan upaya hukum.

Jika nantinya, pihak Norhayati Andris tidak melakukan upaya hukum, maka Gubernur Zainal akan meneruskan surat tersebut kepada Kemendagri.

"Tapi nanti surat itu ada, kita lihat apakah ada upaya hukum dari Ibu Nor," katanya.

"Manakala ada upaya hukum, maka kita harus menunggu proses hukum itu, kalau tidak ada kita usulkan ke Kemendagri," tuturnya.

Baca juga: Cabut Gugatan Perdata di PN Tanjung Selor, Norhayati Andris Tegaskan Dirinya Masih Tetap di PDI-P

"Tetap kita menunggu itu ya, kalau tidak ada upaya hukum, kita proses itu ke Kemendagri," tambahnya.

Saat ditanya tanggapannya mengenai polemik pergantian Ketua DPRD Kaltara, Gubernur Zainal mengaku enggan berkomentar.

Karena menurutnya hal tersebut adalah ranah internal partai PDI Perjuangan.

"Kalau polemik itu masalah partai, saya tidak bisa berkomentar," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved