Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Kisruh Sengketa Informasi Dugaan Pencemaran Sungai Malinau, Jatamnas Pertanyakan Putusan KIP Kaltara

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional mempertanyakan hasil sidang sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Utara

TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI FAWDI
Sidang keterbukaan informasi terkait gugatan Jatam Kaltara agar Kapolda Kaltara membuka hasil investigasi kasus dugaan pencemaran Sungai Malinau di Kantor KIP, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. (TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAMI FAWDI) 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional mempertanyakan hasil sidang sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Utara.

Sengketa informasi tersebut diajukan menuntut badan publik diantaranya, Polda Kaltara, DLH kabupaten dan Provinsi Kaltara membuka data hasil investigasi dan uji sampel air Sungai Malinau yang diduga tercemar limbah tambang batu bara.

Kepala Divisi Hukum Jatam Nasional, Muhammad Jamil menduga ada kesan kuat seolah-olah data yang dimohonkan disembunyikan dari publik.

Sejumlah upaya yang telah dilakukan pihaknya melalui Jatam Kaltara, mulai dari bermohon informasi ke badan publik hingga ke sidang sengketa informasi berakhir nihil.

Jatam Nasional turut mengkritisi hasil putusan komisi informasi Kaltara terhadap sengketa yang diajukan koordinator Jatam Kaltara, Andry Usman kepada Kapolda Kaltara.

Baca juga: Putusan Sengketa Informasi Hasil Investigasi Sungai Malinau Dipersoalkan, Jawaban Ketua KIP Kaltara

Baca juga: Jatam Kaltara Buat Gugatan Sengketa Informasi Publik soal Hasil Uji Mutu Air Sungai Malinau

Baca juga: Jatam Gugat Kementerian ESDM karena Enggan Beri Data Tambang di Kaltim

Sebelumnya, Majelis beranggapan bahwa gugatan yang diajukan salah alamat. Karena ditujukan kepada Kapolda Kaltara yang dinilai sebagai individu dan bukan badan publik.

"Majelis menyepakati bahwa Kapolda adalah Individu, tanpa menjelaskan dasar dan argumentasi hukumnya. Kapolda adalah jabatan yang merupakan bagian dari Polda Kaltara sebagai badan publik berdasarkan UU KIP 14/2008," ujarnya melalui rilis pers, Sabtu (18/12/2021).

Menurutnya, Jatam juga pernah melayangkan gugatan informasi serupa ke KIP Kaltim yang ditujukan kepada Kapolresta Samarinda.

Jamil mengatakan dalam sidang tersebut majelis tak mempermasalahkan kapasitas dan alamat gugatan, apakah badan publik atau individu.

"Kami pernah mengajukan sengketa informasi ke Kapolresta Samarinda. KIP Kaltim tidak pernah mempersoalkan siapa Kapolresta, tapi berbeda dengan KIP Kaltara. Institusi badan publik dipisahkan dari jabatannya," katanya.

Baca juga: Sidang Judicial Riview UU Minerba Digelar, DPR RI Sebut Permohonan Jatam dan Walhi tak Jelas

Jatam meminta agar KIP Kaltara menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen. Dalam memutus sengketa informasi, harus didasarkan dengan dasardan pertimbagan hukum.

Informasi dan data tersebut merupakan informasi serta merta dan wajib diumumkan kepada publik. Mengingat ribuan jiwa yang terdampak akibat kejadian jebolnya kolam penampungan batu bara di Malinau Selatan pada 7 februari 2021 lalu.

Jamil turut menyinggung sulitnya mendapatkan informasi hasil investigasi dan hasil uji air Sungai Malinau. Baik Polda Kaltara, DLH Provinsi dan Kabupaten seharusnya uuga menguasai data yang dimohonkan.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Sidang KIP Kaltara memutuskan gugatan Informasi yang ditujukan kepada DLH berakhir mediasi. Sedangkan gugatan informasi kepada Polda Kaltara tidak dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Majelis. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved