Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Putusan Sengketa Informasi Hasil Investigasi Sungai Malinau Dipersoalkan, Jawaban Ketua KIP Kaltara

Putusan majelis dalam Sengketa informasi hasil investigasi dan uji air Sungai Malinau dipersoalkan Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam.

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD SUPRI
Ilustrasi, aktivitas pengangkutan batu bara di Sungai Sesayap dari Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD SUPRI) 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Putusan majelis dalam Sengketa informasi hasil investigasi dan uji air Sungai Malinau dipersoalkan Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam.

Jatam Nasional melalui Ketua Bidang Hukum mempertanyakan putusan majelis terkait sengketa informasi yang ditujukan kepada Polda Kaltara.

Majelis komisi tidak melanjutkan sidang sengketa informasi yang diajukan Koordinator Jatam Kaltara, Andry Usman yang dinilai ditujukan kepada individu yakni Kapolda Kaltara dan bukan badan publik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara atau KIP Kaltara, Mohamad Isya menjelaskan alasan tersebut bukan merupakan satu-satunya pertimbangan majelis.

Menurutnya, keputusan yang diambil merupakan kesepakatan kolektif Majelis Komisi. Tujuan dan alamat gugatan hanya dari sekian alasan mejelis menolak gugatan.

Baca juga: Jatam Kaltara Buat Gugatan Sengketa Informasi Publik soal Hasil Uji Mutu Air Sungai Malinau

Baca juga: Berbagi Isu Kerusakan Lingkungan, Jatam Kaltim Gelar Diskusi dan Bedah Laporan

Baca juga: Sidang Judicial Riview UU Minerba Digelar, DPR RI Sebut Permohonan Jatam dan Walhi tak Jelas

"Poin-poinnya banyak, kenapa terjadi putusan sela. Bukan hanya soal penyebutan Kapolda dan Polda, itu hanya salah satu," ujarnya melalui sambungan telepon, Sabtu (18/12/2021).

Terkait kapasitas Kapolda sebagai pejabat publik atau individu, Isya menjelaskan hal tersebut merupakan kesepakatan kolektif majelis.

Menurutnya, terdapat sejumlah kekurangan yang menjadi dasar pertimbangan majelis tidak melanjutkan sidang informasi yang diajukan kepada Polda Kaltara.

Di antaranya, kelengkapan administrasi, jangka waktu permohonan informasi hingga termasuk sejumlah syarat yang belum dipenuhi saat sidang berlangsung.

"Kewenangannya kan ada 4. Di antaranya jangka waktu, dia bermohon ke komisi dulu belakangan ke Polda. Beberapa berkas lain ada yang kurang, seperti pengisian formulir, surat permohonan.

Jadi, dari awal sidang, itu-itu saja yang ditanya. Sebenarnya dari awal tidak bisa masuk sidang, tapi kita bantu supaya bisa sidang," katanya.

Baca juga: Jatam Kaltim Sebut Empat Perusahaan Batubara Raksasa yang Masuk Daftar Hitam

Koordinator Jatam Kaltara sekaligus pemohon, Andry Usman rencananya akan mengajukan upaya hukum ke PTUN terkait hasil putusan majelis.

Menanggapi ini, Isya mengatakan hal tersebut merupakan hak pemohon. Ia mengakui pihaknya siap jika pemohon menempuh upaya hukum tersebut.

"Kalau diajukan upaya hukum ke PTUN itu hak pemohon, dan jika nanti dipanggil kami juga siap. Karena memang berkasnya ini kurang, kita sudah proaktif, dari petugas, panitera sudah ingatkan terkait kekurangan berkas pemohon," katanya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved