Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Terima Award Hassan Wirajuda Dari Kemenlu RI, Bupati Nunukan: Penanganan Deportant PMI Sudah Baik

Sebagai pintu perbatasan RI-Malaysia, Nunukan menjadi tempat transit para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari dan ke Malaysia

Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Bupati Nunukan Asmin Laura mendapatkan penghargaan pada malam penganugrahan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award tahun 2021, dari Kemenlu RI, Jumat (17/12).TRIBUNKALTIM.CO/HO/Humas Pemkab Nunukan 

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN- Sebagai pintu perbatasan RI-Malaysia, Nunukan menjadi tempat transit para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari dan ke Malaysia.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pada Jumat (17/12) memberikan penghargaan pada malam penganugrahan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award tahun 2021, kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Sekadar diketahui, Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) yang diselenggarakan oleh Kemenlu RI itu, digelar setiap tahun dengan memberikan penghargaan bagi organisasi, perorangan, Lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat madani yang memberikan kontribusinya dalam hal perlindungan WNI.

Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan, penghargaan itu tak lepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak.

Baca juga: Bupati Nunukan Sebut Sisa 1 Persen Vaksinasi Capai Target, Minta Warga Waspada Varian Omicron

Baca juga: 122 Kades Dilantik, Bupati Nunukan Minta Segera Susun Renja, Laura: Jangan Hanyut Euforia Kemenangan

Baca juga: Kepala PKM Nunukan Ajak Masyarakat untuk Cek Kesehatan Tanpa Menunggu Sakit

Utamanya, tim yang dibentuk dari unsur Forkopimda dan instansi vertikal lainnya seperti BP2MI dan perangkat daerah Pemkab Nunukan.

"Itu salah satu penghargaan bergengsi dari Kemenlu RI. Artinya penanganan deportant PMI termasuk repatriasi dari kita sudah baik. Sehingga kita mendapat apresiasi dari pemerintah pusat," kata Asmin Laura kepada TribunKaltim.Co, Minggu (19/12/2021), pukul 11.00 Wita.

"Artinya apa yang kita lakukan selama ini atas dasar kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia, diapresiasi oleh pusat," tambahnya.

Lebih lanjut Laura sampaikan, bahwa repatriasi maupun deportasi PMI dalam masa pandemi Covid-19 ini, membutuhkan upaya khusus untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat.

Untuk itu dia meminta kepada seluruh aparatur pemerintah daerah terkait penerimaan deportant PMI, untuk bekerja ikhlas.

Meski sebenarnya, kata Laura pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah PMI.

"Bukan kewenangan kita sebenarnya, tapi karena rasa tanggungjawab sebagai wilayah perbatasan, jadi mau tidak mau kita harus memfasilitasi mereka," ungkapnya.

Dalam HWPA tahun 2021, sebanyak 8 kategori penghargaan yang diberikan kepada 26 orang dan lembaga.

Baca juga: Diimingi Rp 20 Juta, Gadis 15 Tahun di Nunukan Terlibat Kasus Sabu 6 Kg, 3 Bandar DPO

Adapun 8 kategori tersebut yakni kategori Kepala Perwakilan RI Staf Perwakilan RI, Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri, Mitra Kerja Perwakilan RI, Pemerintah Daerah, Masyarakat Madani, Jurnalis/ Media, dan Kategori Khusus.

Dalam penilaian dari Dewan juri, Pemerintah Kabupaten Nunukan memegang peran penting dalam proses pemulangan PMI dari luar negeri di masa pandemi Covid 19.

Bahkan, sepanjang tahun 2021 tidak kurang dari 2.000 orang PMI telah dipulangkan melalui pintu perbatasan di Nunukan dan 95 persen diantaranya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved