Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Pemerintah Harus Bersinergi Bangun Infrastruktur di IKN

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai peran yang sangat penting

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry. 

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam bidang pembangunan infrastruktur, sehingga program-program terkait infrastruktur harus betul-betul berjalan dengan cepat, tersistematis dan sesuai tujuan pembangunan.

Menurutnya, jika infrastruktur terbangun dengan baik sesuai target, maka nantinya akan membawa kemudahan-kemudahan bagi masyarakat.

"Transportasi terhadap barang dan jasa menjadi mudah, bahkan pengiriman bahan pokok antar kabupaten/kota dan provinsi pun mudah. Semua pihak diberikan kemudahan jika infrastruktur dibangun dengan baik," ungkapnya.

Baca juga: DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke-33, Pansus Barang Milik Daerah Laporkan Hasil Kerja

Kata Owi, sapaan akrab Sarkowi V Zahry, Dinas PUPR masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dan catatan terhadap pembangunan infrastruktur di Kaltim.

"Masih ada wilayah-wilayah yang tidak tersambung akses jalannya, contohnya saja seperti di Mahakam Ulu (Mahulu). Kemudian akses jalan yang statusnya jalan provinsi, masih banyak yang harus diperbaiki. Belum lagi yang statusnya kabupaten/kota ataupun statusnya jalan nasional," bebernya.

Oleh sebab itu, ke depannya harus ada sinergi antarkabupaten/kota, provinsi dan pusat supaya infrastruktur yang ada di Kaltim itu bisa terbangun lebih baik lagi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Baca juga: Lantik Taruna dan Taruni SMKN 5 Balikpapan, Sigit Ingatkan Lebih Disiplin dan Berkarakter

Apalagi, menjelang ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim, tentu harusnya ada sinergi program antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

"Harus ada sinergi, mana saja wilayah-wilayah yang memang digarap oleh pemerintah pusat tentu yang zona satu. Lalu bagaimana zona penyanggah dan sekitarnya, itu bisa saja digarap provinsi atau kabupaten/kota," terangnya.

Intinya, lanjut Owi, pemerintah bisa melakukan penyesuaian sehingga ketika IKN baru resmi ditetapkan, maka semuanya akan terkoneksi baik pembangunan yang dilakukan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

"Sehingga kabupetan/kota sekitar itu akan betul-betul bisa searah dan seiring," tegasnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved