Ibu Kota Negara

Gubernur Kaltim Harus Perjuangkan Nasib Warga yang Tinggal di Kawasan Ibu Kota Negara

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak semuda membalikkan telapak tangan

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Ketua DPP Barmuda Kaltim Anderiy Syachrum. TRIBUNKALTIM.CO/DOKUMENTASI PRIBADI. 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak semuda membalikkan telapak tangan. '

Tidak hanya persoalan RUU yang belum kelar di Senayan saja.

Beberapa persoalan terkait rakyat yang tinggal di sekitar kawasan IKN pun juga turut menjadi perhatian.

Beberapa kelompok masyarakat di Kaltim pun memberikan saran kepada pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti.

Ketua Umum Barmuda Kaltim Anderiy Syachrum, Jumat (24/12/2021) mengatakan peran Pemerintah Provinsi Kaltim berfungsi sebagai perantara suara masyarakat agar didengar oleh pemerintah pusat.

Sehingga pemerintah pusat pun tahu apa yang harus dilakukan, agar masyarakat yang berada atau di sekitar kawasan IKN pun terjamin kehidupannya setelah IKN dibangun.

Baca juga: Adat Dayak Paser Setuju Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim, Bagus Buat Ekonomi

Baca juga: Banjir di PPU Wilayah Calon Ibu Kota Negara, PAN Minta Pemerintah Serius Kelola Lingkungan IKN

Baca juga: TERUNGKAP Status Ibu Kota Negara di Kaltim, Anggota Pansus: Disepakati Jadi Pemerintah Daerah Khusus

"Masih ada keluh kesah dari mereka, dalam keterangan mereka mengungkapkan soal lahan mereka yang masuk lokasi Pembangunan IKN dan juga minimnya sosialisasi dari pemerintah kepada mereka soal perpindahan IKN," ucapnya.

Sementara itu ia meminta agar Gubernur Isran Noor turun melihat langsung warga yang berada di dalam kawasan IKN.

Sehingga Isran Noor pun dapat mendengarkan aspirasi warga yang masih tinggal di dalam lingkar kawasan IKN.

Sehingga aspirasi itu nantinya akan didengar oleh pemerintah pusat. "Penting kiranya semua pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, Anggota Pansus RUU IKN dan juga Pemprov Kaltim untuk memasifkan sosialisasi dengan masyarakat yang ada di kawasan pembangunan IKN, sebagai upaya untuk menjawab semua keluhan masyarakat soal perpindahan IKN," ucapnya.

Sementara itu dari Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) juga melihat apa saja yang perlu dipersiapkan jelang IKN.

Salah satunya terkait RUU IKN yang saat ini sedang digodok.

Perwakilan FRKB Viko Januardhy mengatakan RUU IKN harus memuat pasal yang menyebutkan secara ekplisit bahwa Provinsi Kaltim sebagai Penyangga IKN.

"Sebagai perbandingan tentang UU Ibu Kota Negara, merujuk UU Nomor 29 tahun 2007 tentang  Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, yaitu pasal 27, 28 dan 29 (khusus nya pasal 27), di sebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten yg berbatasan langsung dlm rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik," ucapnya.

Baca juga: Kementerian Pertahanan Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara di Sepaku

Sehingga dengan melirik UU tersebut diharapkan IKN nanti dalam bekerjasama dengan provinsi di sekitarnya seperti Kaltim, Kaltara, Kalsel ataupun Kalteng. "RUU Provinsi Kaltim yang sedang dibahas Komisi II DPR RI.

Bahkan akan disahkan akhir Desember 2021 secara ekplisit dalam pasal 9 ayat 3 menyebutkan ; Provinsi Kaltim memiliki karakter sebagai penyangga dan tempat Ibu Kota Negara.

RUU provinsi Kaltim memperkuat kemungkinan masuk nya pasal Provinsi Kaltim sbg Penyangga IKN dlm RUU IKN," kata Viko. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved