Berita Balikpapan Terkini

Perda Transportasi Ditarget Selesai Awal Tahun 2022, Ada Aturan soal Garasi di Balikpapan

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan Raperda Transportasi bisa selesai di awal 2022.

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, menyatakan, pembahasan rancangan peraturan daerah transportasi yang memuat aturan kepemilikan garasi kini mulai memasuki tahap akhir. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan Raperda Transportasi bisa selesai di awal 2022.

Pembahasan rancangan peraruran daerah (Raperda) transportasi yang memuat aturan kepemilikan garasi kini mulai memasuki tahap akhir.

Ia berharap, raperda transportasi bisa rampung secepatnya. Apalagi setelah jawaban wali kota, tersisa agenda pandangan akhir fraksi-fraksi.

"Kita masih menunggu hasil komunikasi lagi antara DPRD Balikpapan, pemkot, dan gubernur. Semua itu butuh waktu," ujarnya, Rabu (5/1/2022) di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. 

Baca juga: DPRD Balikpapan Beri Bantuan ke Korban Kebakaran di Gunung Polisi

Baca juga: Peringati Hari Anti Korupsi, Formak Indonesia Datangi Kantor DPRD Balikpapan, Ini Tuntutannya

Baca juga: Ketua DPRD Balikpapan Minta Warga tak Rayakan Pergantian Tahun Baru Hingga ke Jalan

Politisi Partai Golkar itu mengakui penyusunan raperda transportasi cukup lama menggantung karena beberapa regulasi di pusat yang terus berubah.

Namun, ia meyakini perda transportasi bisa disahkan pada Januari 2022. Sebelum perda ini ditetapkan ini proses pembahasan masih terus berjalan.

"Tahapan-tahapannya itu termasuk salah satunya adalah mensosialisasikan kepada stakeholder dan masyarakat. Jadi pembahasan masih panjang," ucapnya.

Abdulloh menambahkan, pembahasan saat ini belum belum final.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Realisasi Maksimal Program Pemasangan Instalasi Air Bersih bagi MBR Tahun Ini

Menurutnya, saat ini masih dalam proses pembahasan tingkat pertama.

DPRD Balikpapan akan melihat respon dari masyarakat. Pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menggelar focus group discussion (FGD) sebelum menetapkan Perda.

"Setelah selesai kita akan bahas lagi, kemungkinan melihat respon masyarakat dulu bisa saja melalui FGD," ujarnya. 

"Jadi ketika ditetapkan sudah sesuai dengan harapan semua pihak," tandasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved