Menko Airlangga Klaim Program Prioritas PEN Digenjot sejak Awal Tahun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah mendorong agar beberapa program prioritas pada Program Pemulihan
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah mendorong agar beberapa program prioritas pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dapat direalisasikan sejak awal tahun.
"Untuk mendorong optimalisasi program PEN 2022, pemerintah mendorong agar sejak di awal tahun, beberapa program prioritas yang berdampak langsung terhadap ekonomi dan masyarakat harus sudah bisa mulai untuk direalisasikan," kata Airlangga di Jakarta, Minggu (9/1/2021).
Untuk itu, Airlangga memaparkan bahwa pada awal 2022, pemerintah akan melakukan front loading beberapa program PEN 2022 atau akselerasi belanja di kuartal I dan II tahun ini.
Walaupun dalam pelaksanaannya nanti masih dapat berubah mengikuti dinamika dan situasi di lapangan.
Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Ketum Parpol Airlangga Hartarto Ungguli Megawati
Program tersebut, pertama, yaitu subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen pada Januari hingga Juni 2022.
Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya permintaan dan realisasi KUR yang pada 2021 mencapai Rp 23,2 triliun per bulan, sehingga perlu dilanjutkan pada 2022.
"Diberikan perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama 6 Bulan (Januari-Juni 2022), yang memerlukan anggaran sebesar Rp 5,64 triliun," kata Airlangga.
Program kedua yaitu perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima & Warung (BT-PKLW) dan percepatan penyalurannya.
Program ini untuk 1 juta PKL dan warung yang masing-masing disalurkan Rp 1,2 juta.
Pada 2021 berhasil disalurkan 100 persen dalam waktu relatif singkat.
Perluasan target sasaran dilakukan dengan menambahkan nelayan atau penduduk miskin ekstrem (PME) di wilayah pPesisir pada 212 kabupaten/kota, dengan jumlah sekitar 1,76 juta orang.
Baca juga: Pemerintah Tingkatkan Sinergi dengan Stakeholder, Menko Airlangga: Upaya Tekan Penyebaran Covid-19
Selanjutnya, yang ketiga insentif fiskal berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk perumahan.
Insentif fiskal berupa PPN DTP untuk perumahan pada 2021 dialokasikan sebesar Rp 0,96 triliun dan realisasinya sebesar 100 persen.
"Perpanjangan PPN DTP untuk Januari sampai Juni 2022, namun besarannya dikurangi sebesar 50 persen dari sebelumnya," tukas Menko Perekonomian.
Kemudian, insentif fiskal berupa PPnBM DTP untuk otomotif, di mana insentif fiskal PPnBM DTP untuk otomotif pada 2021 alokasi awal Rp 3,46 triliun, dinaikkan menjadi Rp 6,58 triliun, dan realisasi 100 persen.
