Puluhan Warga Keluhkan Kinerja Seorang Anggota DPRD Kukar dari PKB

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Puluhan warga mendatangi sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Lokasinya berada di Jalan Al Jawahir, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (10/1/2022).

Diketahui, puluhan warga tersebut merupakan warga dari perwakilan empat kecamatan di wilayah hulu Kukar.

Di antaranya perwakilan dari Kecamatan Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan dan Kota Bangun.

Baca juga: Ketua PKB Kukar Puji Hartadi Ditunjuk Jadi Bacaleg DPR RI 2024, Fokus Dulang Suara di Samarinda

Baca juga: Sekretaris Fraksi PKB Bantah Adanya Gratifikasi dalam Kelanjutan Pergantian Ketua DPRD Kaltim

Baca juga: Kembali Nahkodai DPC PKB Paser, Fahmi Target 12 Kursi di Pileg 2024 Mendatang

Kedatangan warga tersebut diterima langsung Wakil Ketua DPC PKB Kukar, Khaidir didampingi beberapa pengurus DPC PKB Kukar.

Hamsani, salah seorang perwakilan warga yang mengaku tim dari salah satu anggota DPRD Kukar dapil VI Fraksi PKB mengatakan, kedatangannya ke sekretariat PKB Kukar tersebut untuk menyampaikan aspirasi.

Dan sampaikan keluhan terhadap kinerja salah satu anggota DPRD Kukar dari dapil VI (Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang) dari fraksi partai PKB yang dinilai mengecewakan.

Sehingga kata Hamsani, dirinya selaku Ketua Tim bersama para anggota tim lainnya yang berhasil mendudukan anggota DPRD Kukar dari PKB tersebut tidak merasa puas atas kinerjanya.

Baca juga: Cak Imin Kritik Cara Bamsoet dkk Desak Sri Mulyani Dicopot, Bos PKB: Malah Dipertahankan Jokowi

Bahkan, ia menuding bahwa janji-janji yang diberikan oleh anggota DPRD tersebut dianggapnya bohong.

"Kenapa kita bilang bohong, karena banyak janji-janjinya yang tidak terealisasi, malah ada beberapa desa yang sama sekali tidak terealisasi janjinya," ujarnya.

Dirinya bersama puluhan warga tersebut meminta pengurus DPC PKB Kukar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja salah satu anggota DPRD Kukar dapil VI tersebut.

Bahkan, beberapa perwakilan warga tersebut juga sempat melayangkan tuntutan agar Pengurus PKB Kukar melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD tersebut.

Dan menggantikannya dengan kader yang memang memiliki kinerja terbaik di partai.

"Tapi kalau untuk urusan PAW itu kita serahkan ke partai, karena partai pasti punya prosedur. Tapi intinya itu yang kita keluhkan dan tuntut," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPC PKB Kukar, Khaidir menjelaskan, bahwa dirinya menganggap yang menyampaikan aspirasi tersebut adalah bagian dari masyarakat.

Walaupun saat tiba di sekretariat mereka mengaku dari perwakilan tim salah satu anggota DPRD Kukar dari PKB.

"Karena kalau tim itu ada yang kita buat secara formal yang kita laporkan ke KPU. Tapi kita menganggap mereka masyarakat atau pendukung lah," tuturnya.

Khaidir menerangkan, terkait tuntutan masyarakat terhadap janji salah satu anggota DPRD Kukar dari PKB yang dirasa belum terpenuhi tetap ditampung dan ditindaklanjutinya.

Bahkan, dirinya juga berencana akan merapatkannya ditingkat DPC dan mencoba memanggil anggota DPRD Kukar dari PKB tersebut untuk melakukan klarifikasi atas adanya laporan itu.

"Kita akan evaluasi terkait tuntutan dari pihak itu, dan minta yang bersangkutan untuk menjelaskan atau mebgklarifikasi. Sepertinya ini masalah personnya, bukan partainya," terangnya.

Dirinya menegaskan, akan tetap memproses aspirasi masyarakat tersebut dan mencoba untuk mendengar penjelasan dari dua belah pihak, yakni pelapor dan terlapor.

"Nanti kita dengar, apa penjelasan dari yang bersangkutan. Karena bisa saja, ada like and dislike, jadi kita harus objektif melihat masalah ini," tuturnya.

Namun ucap Khaidir, walaupun kemungkinannya harus direkomendasikan PAW pasti partai akan mengurusnya.

Tapi, kalaupun rekomendasinya harus memperbaiki, maka yang bersangkutan harus memperbaiki kinerjanya.

"Tapi yang paling memungkinkan itu ya memperbaiki, kalau PAW itu mungkin saja, tapi prosedurnya kan panjang sekali sehingga tidak mudah untuk mencapai itu," ucapnya.

Ia menambahkan, melakukan PAW pun bukan jaminan penggantinya dapat bekerja maksimal, baik dari segi internal personnya maupun eksternal seperti kendala di penganggaran pada pemerintahan.

"Jadi kita tidak bisa menghakimi bahwa tidak semua aspirasi yang tidak terealisasi karena kelemahan dari anggota DPRD itu sendiri," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.