Breaking News:

Berita Bontang Terkini

Tersangka Korupsi Jadi Direktur BUP, Pengamat Hukum Sebut Walikota Tersandera Politik Balas Budi

Tersangka kasus korupsi Lien Sikin, yang ditunjuk menduduki jabatan Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Lok Tuan, kembali menuai kontroversi.

Penulis: Ismail Usman | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. Ia mengatakan, Pemkot seolah tidak memiliki figur lain dalam mengisi kekosongan jabatan direktur di perusahaan milik daerah. TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Tersangka kasus korupsi Lien Sikin, yang ditunjuk menduduki jabatan Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Lok Tuan, kembali menuai kontroversi.

Pernyataan Walikota Bontang, Basri Rase yang asal menunjuk Lien Sikin sebagai Direktur BUP, lantaran pertimbangan profesional dan pengalaman kerja, mendapat tanggapan miring dari Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah.

Ia menilai jika keputusan Basri Rase itu telah bertentangan dengan asas dan prinsip pemberantasan korupsi. 

"Penetapan tersangka itu menurut saya sudah melanggar asas dan integritas dalam suatu kota. Apalagi untuk mengelola BUMD," kata pria yang akrab disapa Castro itu, pada Kamis (13/1/2022).

Menurutnya, Pemkot seolah tidak memiliki figur lain dalam mengisi kekosongan jabatan direktur di perusahaan milik daerah itu.

Baca juga: Gegara Rekruitmen Dewas AUJ dan BME Minim Pelamar, Pemkot Bontang Perpanjang Masa Pendaftaran

Baca juga: Kejari Bontang Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Perusda AUJ

Sebab kepala daerah tentunya punya hak dan otoritas dalam menentukan sikap yang dinilai tidak memiliki rekam jejak buruk dan layak mengisi jabatan direktur.

"Sederhananya. Kenapa, yang terpilih harus yang memiliki rekam jejak buruk. Walikota merupakan wakil pemerintah dalam RUPS," tuturnya. 

Pertanyaannya, kata Castro, kalau insting kepala daerah komitmen dalam pemberantasan korupsi, seharusnya beliau sadar. Meski belum ada vonis dari pengadilan, mestinya tidak boleh mengisi posisi jabatan strategis. 

Bisa saja, ada istilah politik balas budi yang sedang berlangsung, Castro menduga Walikota Bontang seakan tersandera dengan sikap yang dikeluarkan. 

"Memilih pimpinan anak usaha Perusda AUJ. Harusnya mengedepankan rekam jejak. Tetapi, saya menduga walikota seakan tersandera dengan istilah politik balas budi," ucapnya. 

Baca juga: BREAKING NEWS Mantan Walikota Bontang Diperiksa 9 Jam di Kejati Kaltim, Dugaan Korupsi Perusda AUJ

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved