Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Aparat Penegak Hukum di Samarinda Sepakat Bentuk Pokja Lintas Instansi

Aparat penegak hukum di Kota Samarinda bersepakat membentuk kelompok kerja (pokja) guna maksimalkan pelayanan hukum pada masyarakat

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Aparat Penegak Hukum di Samarinda Sepakat Bentuk Pokja Lintas Instansi untuk Maksimalkan Pelayanan Sidang 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aparat penegak hukum di Kota Samarinda bersepakat membentuk kelompok kerja (pokja) guna maksimalkan pelayanan hukum pada masyarakat khususnya persidangan.

Terjalinnya komunikasi diinisiasi oleh Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, dengan melaksanakan koordinasi terkait persidangan perkara pidana secara elektronik berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020.

Tampak hadir Kapolresta, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas IIA, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan beberapa perwakilan instansi penegak di Kota Samarinda ini.

"Pengadilan mengambil inisiatif untuk mengundang semua penegak hukum termasuk di tingkat Lapas, Rutan maupun Bapas, jadi kami berkumpul ini bukan hanya dalam dalam konteks penindakan tetapi juga ke pembinaannya," terang Ketua PN Samarinda, Darius Naftali ditemui, Jumat (14/1/2021) hari ini.

Baca juga: Kejari Samarinda Kebut Perkara Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Samarinda dan Pegadaian

Baca juga: Kejari Samarinda Belum Beri Tanggapan Soal Kasus Dugaan Cek Kosong Libatkan Hasanuddin Masud

Baca juga: Temuan Tunggakan Iuran Perusahaan Media, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Samarinda Angkat Bicara

Dilanjutkannya bahwa masing-masing instansi sangat jelas diatur tugasnya sesuai undang-undang.

Namun di dalam pelaksanaannya masing-masing instansi tentu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dihormati.

Aturan yang menurut Darius Naftali yang pastinya berbeda-beda di tiap instansi, membuat pihaknya berkumpul dan mendiskusikan agar tidak berbenturan, supaya masing-masing bisa menyesuaikan.

Terlebih terkait dengan dengan pandemi Covid-19 di mana sidang yang harus dilaksanakan secara virtual atau telekonferen.

"Kami bersepakat untuk masing-masing menyediakan peralatan, ya tujuannya supaya terdakwa tidak kehilangan haknya walaupun tidak hadir secara langsung di (ruang) sidang," sebut Darius Naftali.

"Ternyata kita sudah sepakat tadi dan lebih dari itu disepakati juga untuk kami membentuk Pokja, dimana nanti akan bekerja untuk membentuk menyusun grand design pembangunan hukum di Kota Samarinda," sambungnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved