Breaking News:

Berita Paser Terkini

Kejari Dalami Dugaan Korupsi Dana Hibah Polnes Paser, Ditemukan Ketidaksesuaian Penggunaan Anggaran

Kejaksaan Negeri atau Kejari Paser, masih mendalami kasus tilap dana hibah senilai Rp 1 Miliar di Politeknik Negeri Samarinda atau Polnes Kampus Paser

TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Kejaksaan Negeri atau Kejari Paser, masih mendalami kasus tilap dana hibah senilai Rp 1 Miliar di Politeknik Negeri Samarinda atau Polnes Kampus Paser.

Penyelewengan dana hibah tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat kampus, Jumat (14/1/2022).

Kasi Pidsus Kejari Paser, Dony Dwi Wijayanto mengatakan, dana senilai Rp 1 Miliar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Paser tahun 2020.

"Anggaran itu diperuntukan operasional kampus dan belanja subsidi mahasiswa, namun disinyalir adanya tindak pidana," jelasnya. Pada kasus tersebut, Kejari Paser masih dalam proses pengumpulan keterangan para saksi.

"Kasusnya sudah masuk dalam tahap penyidikan, kita masih proses pengumpulan keterangan saksi-saksi untuk ditemukan siapa pelaku tindak pidananya," kata Dony.

Baca juga: Jadi Wadah Ekspresikan Karya Seni, UKM Polnes Gelar Sedaya Fest 4

Baca juga: Produk Kerajinan Mahasiswa Polnes Dipamerkan di Pekan Kreatif Kaltim

Baca juga: Polnes Sabet Juara Umum Tingkat Nasional di Kompetisi Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat

Kejari Paser menargetkan pada akhir Januari 2022, kasus penyelewengan dana hibah tersebut diupayakan pada tahap penuntutan. Terpenting pemulihan kerugian negara.

Sementara itu, Kepala Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Paser, Dharni Haryati menyatakan, adanya dugaan tersebut merupakan ranah aparat penegak hukum.

Meski demikian, pihaknya membenarkan adanya upaya Inspektorat melakukan penghitungan terhadap penggunaan hibah tersebut.

"Kalau suatu hibah tidak sesuai perencanaan dianggap penegak hukum penyelewengan. Kalau kita kemarin hanya melakukan penghitungan saja dan sudah kami periksa, selebihnya kita serahkan ke Kejaksaan," kata Dharni.

Baca juga: Teladan Baik Mahasiswa Polnes Samarinda, Bakti Sosial Kemanusiaan, Semprot Desinfektan Gratis

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RAB).

"Biasanya, konsepnya kalau tidak sesuai dengan RAB, pasti termasuk, cuma yang menentukan hasilnya yah penegak hukum. Kami hanya membantu penghitungan saja," tuturnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tRibunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved