Breaking News:

OTT KPK di PPU

KPK Dalami Kasus Suap dan Gratifikasi AGM, Proyek Rumah Dinas Bupati Rp 34 M Masuk Radar Penyidikan

KPK menangkap Bupati PPU Abdul Gafur Masud dalam operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu mal di kota Jakarta, Rabu (12/1/2022) malam.

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rahmad Taufiq
HO/KPK RI
Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta memberikan keterangan dalam OTT Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud, Jumat (14/1/2022). HO/KPK RI 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud dalam operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu mal di kota Jakarta, Rabu (12/1/2022) malam.

Dalam tangkap tangan itu, KPK menyita koper yang berisikan uang mencapai Rp 1 miliar.

KPK menangkap pria yang akrab disapa AGM itu terkait kasus suap dan gratifikasi. Saat ini KPK terus melakukan pengembangan penyidikan.

Salah satu kasus yang disorot masyarakat atau pengamat hukum terkait pembangunan Rumah Dinas Bupati PPU.

Rumah jabatan itu senilai Rp 34 miliar. Rumah tersebut menjadi sorotan karena dibangun di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Pengamat Hukum Sebut Kebijakan AGM yang Kontroversial, Bangun Rumah Dinas Rp 34 M di Tengah Pandemi

Baca juga: Daftar Kontroversi Bupati PPU Abdul Gafur Masud yang Kini Ditangkap KPK: Insentif Nakes hingga Rujab

Pembangunan rumah jabatan itu telah diteken kontrak pada 23 Juni 2020 lalu dan selesai kontrak sejak 11 Juni 2021.

Namun kontrak diperpanjang dan pembangunan rumah tersebut selesai pada September 2021.

Dari nilai Rp 34 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU masih memiliki utang Rp 13 miliar ke kontraktor.

Sisa anggaran ini baru akan dibayar oleh Dinas PUPR PPU setelah ada audit dari BPKP Kaltim.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat (14/1/2022) mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut.

Namun pihaknya akan terus mendalami dugaan-dugaan yang terjadi. Bahkan tidak menutup kemungkinan operasi tangkap tangan itu juga disinyalir masuk ke dalam pembangunan rumah dinas tersebut.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati PPU Abdul Gafur Masud di Mall, Kasus Dugaan Suap

Untuk itu, ia meminta seluruh pihak baik lembaga hukum maupun masyarakat untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait rumah dinas itu. Sehingga KPK akan lebih banyak mendapatkan informasi banyak untuk penyelidikan.

"Ini juga informasi belum kami dapatkan dari tahapan penyidikan, kami lihat informasi tersebut tentu berguna apalagi ada informasi masyarakat lebih lanjut," ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tRibunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved