Breaking News:

OTT KPK di PPU

Walikota Andi Harun Sampaikan Rasa Empati dan Prihatin Atas Kasus yang Menimpa Bupati PPU

Sesama Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, terlebih sebagai bagian dari Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksind

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF
Walikota Samarinda, Andi Harun menyatakan prihatin dan empati atas kejadian OTT yang dialami oleh Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud. TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sesama Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, terlebih sebagai bagian dari Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Walikota Samarinda, Andi Harun menyampaikan rasa empati dan prihatinnya atas penangkapan OTT KPK di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Operasi Tangkap Tangan yang melibatkan Bupati PPU, Abdul Gafur Masud beserta beberapa jajaran Pemkab tersebut berlangsung pada Rabu (12/1/2022) sore.

Andi Harun berharap agar keluarga serta kerabat yang bersangkutan bisa kuat dan ikhlas dalam menghadapi proses hukum yang berjalan beberapa waktu ke depan.

"Mudah-mudahan beliau kuat dan ikhlas, dan keluarga bisa kuat mendampingi proses hukum berlangsung, kita semua pemerintah dan warga Kota Samarinda menyampaikan rasa prihatin," ungkap Andi Harun usai memimpin apel pagi di Balaikota, Jum'at (14/1/2022).

Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan kepada semua pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda bahwa potensi kejadian OTT seperti yang disaksikan di media kemarin tidak terjadi begitu saja.

Baca juga: Walikota Andi Harun Kumpulkan Semua Pegawai Balaikota, Sampaikan Pesan Hindari Korupsi

Baca juga: Daftar Kontroversi Bupati PPU Abdul Gafur Masud yang Kini Ditangkap KPK: Insentif Nakes hingga Rujab

"Tetapi kisah seperti itu dapat terjadi sebagai puncak gunung es dari serangkaian budaya kerja yang koruptif," tuturnya.

Maka itu, Walikota Samarinda menekankan kepada seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Pemkot Samarinda dapat menghindari celah budaya kerja tersebut dan fokus bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Karena menurutnya, tindak korupsi dan pungli tidak hanya berpotensi terjadi di level pimpinan, baik kepala daerah dan kepala dinas, tetapi juga berpeluang dilakukan oleh jajaran di bawahnya dengan didasari mental yang korup.

Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab kepada seluruh jajarannya di Pemkot Samarinda, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim itu mengemukakan, agar dengan adanya kejadian OTT di Kaltim ini bisa menjadi pembelajaran dan tak menyurutkan kinerja jajarannya di Pemkot Samarinda.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati PPU Abdul Gafur Masud di Mall, Kasus Dugaan Suap

"Pendek kata, kalau kita tidak korupsi kita tidak perlu takut," tuturnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tRibunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved