Breaking News:

Ibu Kota Negara

Ibu Kota Baru di Penajam Kaltim tak Memiliki DPRD, Representasi hanya DPR dan DPD

Keberadaan ibu kota baru Republik Indonesia di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur nantinya tidak ada lembaga parlemen

Editor: Budi Susilo
Instagram/Nyoman_Nuarta
Desain final istana negara IKN Republik Indonesia di Kalimantan Timur. Keberadaan ibu kota baru Republik Indonesia di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur nantinya tidak ada lembaga parlemen. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Keberadaan ibu kota baru Republik Indonesia di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur nantinya tidak ada lembaga parlemen atau wakil rakyat tingkat kabupaten atau kota. 

Disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara Saan Mustopa di Jakarta. 

Dia mengatakan, Ibu Kota Negara tidak memiliki DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Representasi politiknya hanya DPR dan DPD.

"Representasi politiknya hanya DPR RI dan DPD, tidak ada DPRD provinsi, kabupaten," ujarnya.

Baca juga: Pansus RUU Ibu Kota Negara ke Balikpapan, Serap Aspirasi dari Puluhan Lembaga Masyarakat

Baca juga: Pansus RUU Ibu Kota Negara di Balikpapan Berdiskusi Bersama Warga, Bincang Masa Depan

Baca juga: Anggota DPR RI Safaruddin Minta Kepala Otorita Ibu Kota Negara Harus Orang Kalimantan Timur

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan status Ibu Kota Negara akan berubah menjadi pemerintahan daerah khusus ibu kota setingkat provinsi yang kemudian disebut otorita.

Namun frasa otorita hanyalah sebuah nama. Struktur yang digunakan adalah Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam Pasal 18 ayat (5) tertuang bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam Pasal 18B ayat (1) tertuang bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Jadi otorita just as a name (hanya sebagai sebuah nama) apa itu otorita? Otorita itu adalah pemerintahan daerah khusus ibu kota negara setingkat Provinsi," ujar Suharso. (*)

Join Grup Telegram TRibun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Disebut Sudah Mengantongi Nama Ibu Kota Negara 

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved