Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Kekosongan Wawali Balikpapan Disorot Mendagri, Berikut Kata Walikota Rahmad Masud

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyoroti posisi jabatan lowong wakil kepala daerah di Kota Beriman, julukan Kota Balikpapan

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Walikota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menyebut pembicaraan terkait pemilihan sosok yang akan mendampinginya masih dibahas di DPRD Balikpapan. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyoroti posisi jabatan lowong wakil kepala daerah di Kota Beriman, julukan Kota Balikpapan.

Hal ini ditegaskan melalui surat Kemendagri nomor 132/8067/OTDA, yang ditujukan kepada beberapa kepala daerah.

Yakni Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Gubernur Kalimantan Barat.

Surat terkait pengisian kekosongan wakil kepala daerah itu ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kemendagri Akmal Malik, Desember 2021.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Singgung Pembahasan RUU IKN di Depan Zulkifli Hasan

Baca juga: Nama Budiono Mencuat Jadi Pengganti Thohari Aziz, Safaruddin: Semua Tergantung DPP

Baca juga: EKSKLUSIF - Pengakuan Risti Utami Tolak Pinangan Wawali Balikpapan Terpilih Alm Thohari Aziz

Menanggapi hal tersebut, Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud, menyebut pembicaraan terkait pemilihan sosok yang akan mendampinginya masih dibahas di DPRD Balikpapan.

"Jangan tanya saya. Tanya sama dewan. Proses politiknya masih berjalan," ujarnya.

Adapun surat Kemendagri membahas ketentuan Pasal 176 Undang-Undang (UU) 10/2016, yang menyatakan dalam hal wakil bupati atau wakil walikota berhenti.

Dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilihan itu dilakukan melalui usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang akan mengusulkan dua nama, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Rahmad mengatakan mekanisme pemilihan pendampingnya selama menjabat, bukan ditentukan olehnya secara sepihak, melainkan melalui proses politik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved