Opini

Menanti Partisipasi Publik di Pemilu dan Pilkada 2024

Hanya berselang 9 bulan pada tahun yang sama juga dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tepatnya 27 November.

Editor: Syaiful Syafar
TribunKaltim.co/Miftah Aulia Anggraini
Syahrul Karim, Anggota KPU Kota Balikpapan 2019-2024. 

Oleh: Syahrul Karim
Anggota KPU Kota Balikpapan 2019-2024

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Kemendagri dan instansi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) 24 Januari 2022, menyepakati pemungutan suara Pilpres dan Pileg 14 Februari 2024.

Hanya berselang 9 bulan pada tahun yang sama juga dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, tepatnya 27 November.

Kesepakan ini menyudahi spekulasi maupun perdebatan berbagai pihak mengenai penundaan jadwal pemilu.

Hasil kesepakatan tersebut menjadi pijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang telah dituangkan dalam keputusan KPU RI nomor 21 Tahun 2022.

Berdasarkan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dengan mengacu ketentuan itu, tahapan dimulai bulan Juni 2022.

Baca juga: KPU RI Pertimbangkan Usulan DPR RI untuk Persingkat Masa Kampanye Pemilu 2024

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dari pusat, provinsi dan Kabupaten/kota telah siap menjalankan tiap tahapan dengan berlandasarkan prinsip penyelenggara pemilu; mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Kesebelas prinsip pemilihan umum tersebut merupakan hal fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara sebagai perwujudan demokrasi elektoral yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat dan peserta pemilu.

Hal ini juga menegaskan bahwa kemandirian penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama agar pemilu memiliki legitimasi dan kredibilitas.

Kendati demikian, dalam menjalankan prinsip tersebut tidak harus berjalan kaku.

Sebaliknya penyelenggara dalam tataran pengetahuan, etika dan keterampilan teknis dituntut bekerja lebih responsif dan selalu melayani hak konstitusional warga negara secara inklusif.

Oleh karenanya seluruh masyarakat harus menjadi mata dan telinga (watchdog) bagi seluruh
penyelenggara pemilu hingga petugas di TPS.

Penyimpangan dari prinsip pemilu akan berhadapan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan juga Aparat Penegak Hukum (APH).

Baca juga: Polisi Mulai Rasakan Eskalasi Politik Jelang Pemilu 2024, Waspada Black Campaign dan Hoax

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved