Berita Kubar Terkini

Pemkab Kubar Berpartisipasi Sosialisasi DBH dan DR

Pemerintah Kabuputen Kutai Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kembali mensosialisasikan penggunaan DBH

Penulis: Zainul | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL
Plt. Asisten III Achmad Sofyan saat menghadiri kegiatan sosialisasi terkait penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil sumber daya alam dan dana reboisasisecara daring melalui virtual zoom meeting.TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR- Pemerintah Kabuputen Kutai Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kembali mensosialisasikan penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam kehutanan dan reboisasi di Kutai Barat. 

Kegiatan ini dibuka oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Adriyanto, melalui virtual conference zoom meeting dan diikuti para peserta dari 139 Kabupaten/Kota yang tersebar di 29 Provinsi di Indonesia. 

Turut hadir mewakili Pemerintah Kutai Barat dalam kegiatan itu diantaranya Kepala Dinas Pariwisata ,Yuyun Diah Stiyorini, Plt. Asisten III Achmad Sofyan, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Hidup, Makkulau dan beberapa perwakilan Organinasi Perangkat Dareah (OPD) lainnya.

“Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi," kata Adriyanto saat membuka kegiatan sosialisasi melalui aplikasi zoom meeting, Rabu (2/1/2021).

Baca juga: Kabel FO Sering Putus Sebabkan Gangguan Internet di Kubar, Telkom Sebut Patok Penanda Banyak Hilang 

Baca juga: Ancam Pakai Sajam, Pemuda di Kubar Rampas Barang Berharga Milik Korban, Wanita Kerap Jadi Incarannya

Baca juga: Internet Sering Gangguan di Kubar karena Kabel Fiber Optik Kerap Putus akibat Kena Garuk Alat Berat

Dia menjelaskan DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

“Memperhatikan dari sisi kinerja dalam pengelolaan lingkungan dan semangat dalam mengelola hutan di wilayah mulai dari provinsi, hingga ke tingkat kabupaten masing-masing dimana Hutan merupakan salah satu kekayaan alam kita yang harus kita jaga dan tentu pemanfaatannya harus bersifat berkelanjutan.” kanjut Adriyanto.

Menurutnya, saat ini ada 168 daerah yang memiliki sisa DBH DR dan penerimaan alokasi DBH DR pada tahun anggaran 2022 dengan rincian sebanyak 29 Provinsi, 139 Kabupaten/Kota.

Dasar hukum DBH dan DR kata Adriyanto adalah UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otsus, UU No. 6 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.

Baca juga: Tujuh Kali Beraksi, Pria di Kubar Ancam Wanita Pakai Sajam dan Minta Barang Berharga Milik Korban

"Kebijakan alokasi DBH DR yaitu rencana penerimaan hutan, rata–rata alokasi lima tahun terakhir dan ecological fiscal transfer. Indikator kualitas tutupan lahan merupakan indikator yang mewakili isu hijau.” ungkapnya. 

Perlu diketahui, dalam kebijakan penggunaan DBH DR kabupaten/kota  digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.(*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved