Berita Bontang Terkini

Tersangka Penggelapan Pajak Rp 2,5 Miliar di KPP Pratama Bontang Terancam Penjara 6 Tahun

HP, tersangka penggelapan dana wajib pajak sebesar Rp 2,5 miliar di KPP Pratama Bontang, terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Penulis: Ismail Usman | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Konferensi pers penggelapan dana pajak Rp 2,5 miliar di KPP Pratama Bontang. TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - HP, tersangka penggelapan dana wajib pajak sebesar Rp 2,5 miliar di KPP Pratama Bontang, terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Tersangka HP yang menggelapkan dana pajak tahun 2015 dan 2016 itu, terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Itu ancaman paling beratnya. Kalau paling ringan hanya 6 bulan,” ujar Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan intelijen Perpajakan, Kanwil DJP Kaltimtara, Windu Kumoro, dalam konferensi persnya di KPP Pratama Bontang, Kamis (3/2/2022).

Selain itu, tersangka HP juga dijatuhi denda minimal dua kali lipat dari dana pajak yang digelapkan.

“Denda maksimalnya 4 kali lipat dendanya dari jumlah dana pajak yang digelapkan tersangka,” bebernya.

Baca juga: Kanwil DJP Kaltimtara Amankan Aset Milik HP, Sita Tanah 1 Ha dari Tersangka Penggelapan di Samarinda

Baca juga: Kanwil DJP Kaltimtara Sebut Program Pengungkapan Sukarela Rp 7,19 M, Media Gathering di Balikpapan

Tersangka HP itu merupakan Direktur PT HEN yang menggelapkan dana pajak dengan pola mengumpulkan pajak dari lawan transaksi. Dalam hal ini, yakni PT CKP dan PT EDP atas jasa konstruksi sipil mekanikal.

Diketahui, faktur pajak yang diterbitkan HP, Direktur Utama PT HEN telah dibayar lunas oleh lawan transaksi, namun dana tersebut tidak disetorkan kepada negara.

“Dana yang dikumpulkan itu tidak disetor ke KPP Pratama Bontang. Padahal diketahui lawan transaksinya telah membayar lunas,” ucapnya.

Akibat perbuatan tersangka HP, negara pun mengalami kerugian dana wajib pajak senilai Rp 2.574.998.342.

Baca juga: Kanwil DJP Kaltimtara di Balikpapan Gandeng Ikatan Konsultan Pajak dalam Upaya Sosialisasi UU HPP

“Uang ini digunakan tersangka HP untuk keperluan operasional kantor dan lainnya,” ucapnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved