Ibu Kota Negara

Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Negara Pakai APBN, Ada Simpul Konektivitias Sampai Perumahan

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur terus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat

Editor: Budi Susilo
HO/Kementerian Keuangan
ILUSTRASI Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berada di Titik Nol Ibu Kota Negara RI di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (7/1/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur terus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. 

Kabar terbaru, Presiden Joko Widodo telah menandatangani atau meneken Undang-undang Ibu Kota Negara yang menandakan ini akan bisa dimulai proses pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara ada di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Dan ibu kota baru ini diberinama Ibu Kota Nusantara. 

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Usul Penajam Perlu Bangun Enclave, Balikpapan Pintu Gerbang Ibu Kota Negara

Baca juga: Melihat Titik Nol Ibu Kota Negara, Ketua DPR RI Puan Maharani: Smart and Green City

Baca juga: Persiapan Mahasiswa UMI, Siap Bersaing dalam Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara

Saat nanti membangun Ibu Kota Negara, ada beberapa infrastruktur yang akan dibiayai oleh negara diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN

Dijelaskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Bahwa saat ini telah merancang daftar infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Baru.

Hal tersebut diketahui dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang disiarkan di YouTube Kementerian PPN/Bappenas pada Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim Bisa Meminimalisir Kerusakan di Pulau Jawa

Dalam rancangan pembiayaan yang dipaparkan, infrastruktur yang akan dibangun sebagian besar masih dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Hasudungan Siahaan mengatakan, beberapa pembangunan yang akan dibiayai menggunakan APBN yaitu kawasan perumahan hingga infrastruktur kesehatan.

“Pembangunan kawasan perkantoran dan perumahaan dibiayai APBN, antara lain istana, kantor pemerintahan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan,” jelas Scenaider.

Untuk selengkapnya berikut daftar infrastruktur Ibu Kota Negara baru yang dibiayai APBN secara penuh:

Infrastruktur yang Dibiayai APBN:

1. Pembangunan Kawasan Perkantoran dan Perumahan

- Istana

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved