Opini

Tinjauan Law Making Process UU IKN sebagai Prolegnas Prioritas 2022

Dari sisi keterbukaan, partisipasi masyarakat dalam pembahasan UU IKN diwaktu lalu sangat parsial ditambah lagi jangka waktu singkat dalam pengesahan.

HO/Dok Pribadi
Nur Arfiani, S.H, M.Si, Dosen Prodi Hukum Universitas Mulia Balikpapan 

Oleh: Nur Arfiani, S.H, M.Si
Dosen Prodi Hukum Universitas Mulia Balikpapan

UU IKN yang disahkan pada 18 Januari 2022 merupakan sebuah peristiwa spektakuler awal tahun yang terjadi di negeri ini sekaligus keputusan fenomenal yang pernah dibuat oleh kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan, dengan disahkannya UU tersebut menjadi permulaan dipindahkannya ibu kota negara yang semula di DKI Jakarta menjadi di Penajam Paser Utara dengan nama Nusantara. Pemindahan ibukota yang terjadi di negeri ini bukanlah perpindahan yang pertama. Sebelumnya ibukota negara pernah pindah dibeberapa kota yaitu Bukittinggi, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Perpindahan ibukota di waktu lalu adalah karena alasan keamanan.

Dalam konferensi pers yang pernah dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2019, disebutkan bahwa terdapat beberapa alasan pemindahan ibukota antara lain:
1) Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur,
2) Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efektif dan efisien,
3) Mengurangi beban Jakarta dan Bodetabek,
4) Lokasi strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris,
5) Memiliki ibukota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila,
6) Memiliki ibukota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional,
7) Risiko bencana minimal,
8) Memiliki infrastruktur yang hampir lengkap, serta
9) Tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare

Pemindahan ibukota ke arah timur telah digagas sejak jaman Soekarno, yang kemudian lahir undang-undang IKN pada masa Jokowi yang disahkan pada 18 Januari 2022. Namun, UU IKN yang disahkan pada 18 Januari 2022 tidak serta merta berlaku melainkan menunggu kapan undang-undang tersebut diundangkan atau ditempatkannya undang-undang tersebut di lembaran negara.

Banyak polemik yang muncul pasca pengesahan UU IKN tersebut, salah satunya adalah tidak kunjung adanya penomoran undang-undang bahkan cukup sulit mencari isi klausul dari undang-undang IKN, selain RUU nya yang dapat diakses dari internet. Naskah akademiknya juga tidak memberikan pembahasan yang mendalam dan holistik mengenai latar belakang, tujuan, dan hal lain terkait pemindahan IKN.

Materi yang dibahas dalam naskah akademik masih terlalu umum dan tidak pada pokok pentingnya pemindahan ibukota. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas informasi yang kurang terbuka mengenai pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur.

UU IKN sendiri menjadi daftar RUU berdasarkan Surpres yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dan merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional sehingga kedudukan prolegnas menjadi penting sebagai salah satu upaya pembentukan penyusunan undang-undang yang terencana agar dapat mendukung perwujudan sistem hukum nasional yang lebih baik.

Dirasa terlalu cepat apabila RUU IKN yang ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas pada 7 Desember 2021 telah sah menjadi UU IKN pada 18 Januari 2022 hingga pada akhirnya UU tersebut diundangkan dan ditempatkan pada lembaran negara. Hal ini dapat dilihat secara resmi pada halaman website dpr.go.id bahwa masih banyak pembahasan RUU tahun-tahun sebelumnya yang belum rampung namun UU IKN sudah disahkan dalam waktu 42 hari pascaditetapkan sebagai RUU prolegnas prioritas 2022.

Wajar saja jika masih banyak kontroversi yang timbul pasca undang-undang tersebut disahkan, mengingat bahwa memindahkan ibukota merupakan sesuatu yang monumental dan akan menjadi bagian dari sejarah negeri ini. Bahkan belum 1 bulan pasca pengesahannya, telah ada judicial review yang telah diajukan kelompok masyarakat. Adapun yang mendasari judicial review tersebut adalah:
1) UU IKN dinilai tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan,
2) Tidak memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat,
3) Banyaknya delegasi materi muatan UU dalam peraturan pelaksana,
4) Ketidakterbukaan informasi, serta
5) Representasi masyarakat yang parsial dalam pembahasan RUU IKN.

Jika dikatakan UU IKN prematur, secara hukum, tidak pernah ada istilah khusus mengenai prematurnya suatu undang-undang. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa UU IKN mengalami permasalahan dalam "law making process" nya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved