Berita Nasional Terkini

Polemik JHT: Dibuat di Era Megawati, Dua Kali Direalisasikan Jokowi, Dikritik Puan Maharani

Polemik JHT: Dibuat saat Megawati Soekarnoputri jadi presiden, dua kali coba direalisasikan Jokowi, lalu dikritik Puan Maharani. Semua dari PDIP.

TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWAN
Presiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Terkait polemik JHT ternyata jika dirunut jejaknya: bermula dari Megawati, coba direalisasikan Jokowi, lalu dikritik Puan Maharani. 

TRIBUNKALTIM.CO - Polemik Jaminan Hari Tua: Dibuat saat Megawati Soekarnoputri jadi presiden, dua kali coba direalisasikan Jokowi, lalu dikritik Puan Maharani. Semua dari partai yang sama PDI Perjuangan.

Aturan baru soal pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) masih terus menjadi polemik. 

Protes keras datang dari pekerja dan buruh, yang merasa pemerintah menahan hak mereka. 

Kini, Presiden Joko Widodo mencoba meredam polemik dengan meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merevisi aturan yang sudah dibuatnya.

Seperti diketahui, Menaker mengeluarkan aturan baru bahwa Jaminan Hari Tua atau JHT yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair secara penuh saat peserta memasuki usia 56 tahun.

Baca juga: Tampil di ILC, Faisal Basri Klaim Permenaker JHT Diterbitkan karena Utang Pemerintah Makin Banyak

Baca juga: Jokowi Minta Menaker Revisi Permenaker soal Pencairan JHT: Bisa Diambil Pekerja dalam Masa Sulit

Padahal sebelumnya, JHT bisa langsung cair secara penuh pada saat peserta resign, kena PHK, atau tak lagi menjadi WNI.

Iuran JHT sendiri terbilang cukup besar, yakni 5,7 persen dari gaji pekerja setiap bulannya.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau ulang tata cara pencairan JHT bagi masyarakat.

"Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari Pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh," kata Puan dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Antara, Rabu (16/2/2022).

Puan mengatakan hal itu menyoroti Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat banyak penolakan.

Banyak penolakan lantaran Permenaker baru ini mengubah cara pencairan JHT.

Lewat beleid itu, klaim JHT baru bisa dilakukan 100 persen saat pekerja berada pada usia masa pensiun, yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).

"Kebijakan itu sesuai dengan peruntukan JHT. Namun, kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat, khususnya para pekerja," kata Puan.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved