Opini

Secercah Harapan Tenaga Honorer dari Gubernur Kaltim Isran Noor

Gubernur Kaltim Isran Noor telah menyatakan untuk mempertahankan keberadaanmu. Maka berikanlah dukunganmu secara nyata dalam berbagai kesempatan.

Dok Pribadi
Hero Suprayetno, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara 

Oleh: Hero Suprayetno,
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara

Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjhajo Kumolo di berbagai media yang memastikan tidak ada lagi Tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023.

SEBAGAIMANA Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja, dimana menurut Pak menteri bahwa status Pegawai pemerintah, mulai Tahun 2023 nanti hanya ada dua (2) jenis yakni pegawai negeri Sipil (PNS) dan PPPK dimana keduanya disebut Aparatur sipil negara. Tentunya kebijakan pemerintah pusat di bidang kepegawaian ini sangat kita hormati untuk dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan kinerja Pemerintah.

Akan tetapi sudah semestinya pemerintah pusat dengan kebijakan tersebut menurut pendapat dan pandangan kami juga harus memperhatikan proses implementasinya dilapangan, agar proses rekrutmen ASN yang ada benar-benar dapat memberikan ruang dan kesempatan secara nyata kepada mereka yang selama ini telah benar-benar mengabdikan diri pada pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya khususnya bagi tenaga honorer.

Jika keberadaan tenaga honorer yang ada belum mampu dituntaskan keberadaannya menjadi ASN hingga tahun 2023 oleh pemerintah pusat dan daerah, maka sudah sepantasnya dan semestinya keberadaannya tetap dipertahankan hingga batasan pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bagi Tenaga Honorer di daerah tersebut.

Apalagi jika kebijakan ini dipaksakan juga, pasti akan memiliki dampak pula bagi pemerintah pusat dan daerah berupa penambahan jumlah pengangguran baru sebagai akibat kebijakan tersebut. Selain itu juga terdapat berbagai pertimbangan situasional yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah pusat terhadap keberadaan tenaga honorer khususnya didaerah saat ini, diera kondisi perekonomian yang sulit, maka diperlukan formulasi kebijakan yang lebih komprehensif melalui analisis kebijakan yang tepat, bukan berdasarkan kebijakan yang bersifat incremental saja. Tentunya didasari pula oleh proses evaluasi kebijakan yang sesuai kondisi dilapangan sehinga kemampuan daerah yang selama ini telah mampu menopang dan memanajemani berbagai aspek kebutuhan dan pemanfaatannya maupun dari aspek pembiayaan tenaga honorer melalui APBD di daerahnya dapat diapresiasi dalam sebuh kebijakan yang bersifat khusus oleh pemerintah pusat.

Upaya mempertahankan keberadaan Tenaga honorer didaerah ini sejalan dengan pemikiran dan upaya pemerintah Propinsi kalimantan timur sebagaimana sikap keberanian kepemimpinan Gubernur Kaltim, Isran Noor, yang memberikan statement resmi di berbagai media massa Kaltim, yang menyatakan tidak akan menghapus Tenaga Honorer Pemerintah Daerah Kaltim di ruang Ruhuy Rahayu pada Rabu 2 Maret 2022. Tentunya pernyataan Gubernur ini mesti kita berikan apresiasi yang tinggi. Inilah wujud bentuk kepedulian dan tanggungjawab kepala daerah yang kita banggakan, terhadap masyarakat Kaltim khususnya Tenaga honorer daerah (honda) yang sudah terbukti mengabdikan diri sekian tahun, dengan penuh tanggungjawab melaksanakan tugas untuk mendukung kinerja pemerintah daerahnya, sebagai supporting staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, walaupun dengan diberikan gaji dibawah nilai upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur.

Menurut pengamatan dan pandangan kami, beliau sebagai kepala daerah yang sangat berpengalaman dalam kepemimpinannya sejak menjadi Bupati Kutai Timur hingga Gubernur Kaltim, menyadari betul bahwa keberadaan tenaga honorer di tengah penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini sangat diperlukan dengan pertimbangan yang sangat situasional dan tepat, serta bukan berarti tidak mengindahkan kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan kepegawaian yang ada. Namun harus digarisbawahi bahwa pertimbangan gubernur ini, menurut perhitungan kami didasari pada realita yang ada sesuai kondisi sebagai berikut:

1. Bahwa hadirnya kebijakan Pemerintah Pusat tentang kepegawaian dan larangan pengangkatan tenaga Honorer bagi pemerintah daerah, pada kenyataannya belum mampu memberikan solusi dalam proses pengangkatan terhadap kebutuhan PNS dan PPPK daerah sebagaimana usulan formasi yang dibutuhkan pemerintah daerah, baik itu tenaga teknis maupun administratif. Selain itu proses rekrutmen PPPK yang dimonopoli rekrutmennya masih dipegang kewenangannya oleh pemerintah pusat, pada kenyataannya belum mampu pula memberikan peluang bagi tenaga honorer yang ada didaerah dan telah mengabdi serta terbukti kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk diangkat menjadi PPPK, sehingga dalam rekrutmennya selalu menimbulkan polemik di daerah, dimana sesuai batas waktu penghapusan tenaga honorer sebagaimana keinginan dan kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2023. Tentunya akan menuai persoalan didaerah disebabkan tenaga honorer yang ada didaerah hingga saat ini belum terakomodir proses rekruitmen kepegawaiannya walaupun hanya mendapatkan statusnya sebagai PPPK dan menghapus keinginannya untuk menjadi PNS.

2. Keterbatasan tenaga teknis dan tenaga administratif di pemerintahan daerah sebagai akibat moratorium pengangkatan PNS hingga saat ini, khususnya di daerah Kaltim yang sangat memerlukan proses pelaksanaan percepatan pembangunan didaerah sebagai upaya meningkatkan daya saing dan ketertinggalannya, dengan kondisi masih memiliki daerah yang terpencil, dan harus memberikan layanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya, dimana pemda dihadapkan pada kebutuhan yang mesti dicarikan solusinya, tentunya alternatif yang harus dipilih yaitu melakukan rekrutmen tenaga honorer yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pemerintah daerah dilapangan.

3. Program kerja Kaltim Berdaulat yang dijadikan tujuan dari rencana strategis Gubernr kaltim dalam RPJMD Kaltim, membuat beliau menyadari benar bahwa dalam mengemban amanah sebagai Gubernur Kaltim yang memilki sumber daya alam yang melimpah ini, tentunya harus diimplementasikan dalam wujud keberpihakkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kaltim yang dilandasi tanggungjawab sebagai seorang pemimpin daerah yang mengerti benar persoalan dan kebutuhan masyarakatnya di daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved