Akhirnya Mahfud MD Respon Isu Penundaan Pemilu 2024, Pernah Dibahas Pemerintah?

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan sampai saat ini di tubuh pemerintah tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan Pemilu 2024 maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Baik itu untuk menjadi tiga periode, lanjut dia, maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun.

Sebelumnya, isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden kembali menuai pro dan kontra.

Terlebih, isu tersebut disampaikan 3 ketua umum partai politik.

Yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca juga: Jawaban Jokowi Soal Penundaan Pemilu 2024 Multitafsir, Setuju Masa Jabatan Ditambah?

"Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," kata Mahfud dalam keterangan persnya di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Senin (7/3/2022).

Dilansir dari Tribunnews.com, Mahfud menegaskan hal tersebut di antaranya karena selama ini banyak media massa, yang menghubungi dan memintanya menjelaskan terkait isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Selain itu, ia juga mengaku dihubungi banyak tokoh politik, ormas, dan teman-temannya untuk bersikap dan menjelaskan terkait masalah tersebut.

"Banyak juga tokoh politik, ormas, dan banyak teman-teman yang menghubungi saya yang menyarankan saya agar saya memberi penjelasan tentang hal tersebut," kata dia.

Sebagaimana diketahui, belakangan muncul wacana di publik terkait usulan memperpanjang masa jabatan presiden serta penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: 8 Orang Tewas Diserang KKB Berhasil Dievakuasi, Mahfud MD Minta Optimalkan Institusi Penegak Hukum

Paling baru, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyuarakan soal penundaan Pemilu 2024.

Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada UUD 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Namun, sekali lagi, Jokowi menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi.

Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi. (*)