Opini

Calon Transmigran Tunggu Kepastian, Pemerintah Harus Kosongkan Kuota karena Pandemi

Tahun 2023 Disnakertrans Kabupaten Paser bakal melanjutkan Program Transmigrasi sesuai dengan target awal yaitu 200 Kepala Keluarga.

dok pribadi
Najmawati/Nazma, Mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman Samarinda 

Oleh: Najmawati/Nazma

Mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman Samarinda

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk, dari daerah padat ke wilayah yang penduduknya masih jarang. Program transmigrasi sudah dilakukan di Indonesia beberapa tahun lalu salah satu wilayah transmigrasi di Kalimantan Timur yaitu Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

PROGRAM pemerintah ini bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup terutama di bidang pertanian. Masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tujuan transmigrasi yaitu kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Tak hanya pemindahan penduduk, transmigrasi bertujuan untuk kesatuan dan persatuan masyarakat. Perpindahan penduduk dari daerah padat ini direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Misalnya penduduk dari Jawa, Bali, dan Lombok dipindahkan di pulau-pulau luar yang memiliki wilayah luas dan kepadatan penduduk rendah.

Kawasan transmigrasi didorong menjadi pusat perekonomian baru, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian transmigran secara berkelanjutan. Seperti halnya di Desa Keladen, dimana desa tersebut masih memiliki potensi lahan terbuka hijau untuk dijadikan sebagai ladang untuk ditanam sayur-sayuran, jagung dan lain-lain sehingga masyarakat transmigran dapat memanfaatkan lahan terrsebut sebagai sumber penghasilan utama.

Namun terjadi kontroversi mengenai kebijakan pemerintah dengan mendatangkan transmigrant dari luar provinsi kaltim, timbul kecemburuan sosial karena warga setempat beranggapan masih banyak penduduk lokal yang yang belum memiliki lahan sementara program transmigrasi diketahui memberikan sarana dan prasarana berupa 1 unit rumah 2 Ha Lahan, 1 tahun jaminan hidup dan fasilitas pertanian yang lengkap. Karena permasalahan itu pemerintah daerah sudah mengambil langkah konkret dengan memberikan kuota transmigrasi bagi penduduk setempat sebanyak 15 KK di tahun 2021 di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabuapten Paser.

Perencanaan awal di tahun 2018 terdapat 200 Kuota transimigrasi baik Transmigran Lokal maupun Transmigran Penduduk Asal yang dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun.  Program itu sempat berjalan di tahun 2018 sebanyak 40kKuota yang menempati Kawasan transmigrasi di Desa Keladen, namun pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi penundaan yang disebabkan adanya refocusing anggaran karena masuknya wabah covid-19.

Walaupun terjadi refocusing anggaran pada November 2021 baru bisa dilakukan penempatan Transmigrasi Lokal sebanyak 15 Kepala Keluarga, itupun tahapan pembangunan rumah transmigrasi yang sudah dibangun sejak tahun 2020.

Harusnya tahun 2022 ini dijadwalkan tersedia 5 kuota Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) dari Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 2 Kepala Keluarga dan 3 Kepala Keluarga dari Banten yang merupakan sisa kuota tahun 2021,  Sementara pada tahun 2022 pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan mengosongkan kuota transmigrasi dengan alasan covid-19, namun dapat dipastikan untuk tahun 2023 Disnakertrans Kabupaten Paser bakal melanjutkan Program Transmigrasi sesuai dengan target awal yaitu 200 Kepala Keluarga.

 Kebijakan itu tentunya sangat tidak efektif apalagi masih ada kuota transmigrasi sebanyak 140 KK yang menunggu kepastian penempatan mereka di kawasan transmigrasi Desa Keladen dan setiap tahunnya akan banyak lagi warga yang mendaftar sebagai calon transmigrant.

Pemerintah seharusnya mengambil kebijakan dengan memberikan kuota lebih untuk transmigrasi di tengah pandemi covid-19, karena banyaknya warga terdampak yang menyebabkan sumber penghasilan mereka tidak menentu. Jika program transmigrasi berlanjut maka warga transmigran tidak lagi kesulitan untuk mencari sumber penghasilan dengan fasilitas yang telah sediakan dan akan membantu meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Paser.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Seluruh pihak baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten harus memberikan dukungan penuh terhadap program transmigrasi.

Program Transmigrasi merupakan suatu hal krusial yang harus dipandang dan diberikan ruang oleh  Pemerintah, dengan tujuan selain untuk pemerataan penduduk disuatu wilayah juga meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahterraan masyarakat golongan menengah ke bawah.(*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved