Berita Paser Terkini

Bandara di Paser Masih Mangkrak, PATIH Berharap Pembangunan Harus Dilakukan Berkelanjutan

Hingga kini proyek pembangunan bandara di Kabupaten Paser, masih mangkrak akibat skandal korupsi yang terjadi beberapa tahun silam.

TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH), Muchtar Amar saat ditemui di salah satu warung makan yang ada di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Hingga kini proyek pembangunan bandara di Kabupaten Paser, masih mangkrak akibat skandal korupsi yang terjadi beberapa tahun silam.

Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Paser, juga telah mewacanakan kunjungan dari Kementerian Perhubungan untuk meninjau lokasi bandara di Kabupaten Paser. Namun hal itu urung terlaksana.

Bahkan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meninjau lokasi rencana pembangunan bandara di Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) dengan luasan 3000x45 meter.

"Rencana itu secara visi baik bagi IKN, namun Pemerintah Pusat juga harus mengkaji ulang anggaran ratusan miliar yang telah digelontorkan untuk bandara Paser, dan mangkrak lebih dari lima tahun terakhir," kata Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH), Muchtar Amar, Selasa (15/3/2022).

Mestinya, pembangunan bandara di Paser harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkeadilan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat serta anggaran tersebut tidak terbuang percuma.

Baca juga: Pembangunan Bandara Paser Terhenti, Dishub Nilai Dapat Dilanjutkan Kementerian Perhubungan

Baca juga: Tinggal Menunggu NPHD, Pembangunan Bandara Paser Kaltim Segera Diproses

Baca juga: Kelanjutan Pembangunan Bandara di Paser Bakal Habiskan Anggaran Rp 500 Miliar

Kabupaten Paser yang berada di bagian selatan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) harus mengambil peran, serta memanfaatkan potensi yang ada untuk bersinergi dengan program pemerintah provinsi maupun program pemerintah pusat.

"Pemkab Paser bisa perjuangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerahnya, maupun potensi daerah lain seperti wisata alam di kepulauan bala-balagan Mamuju-Sulbar," tambah Muchtar.

Menurutnya, bersinergi akan lebih memberikan manfaat yang lebih besar buat Kabupaten Paser, dan bisa menjadi pintu masuk untuk eksplore wisata alam di kepulauan Bala-Balagan Mamuju-Sulbar.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) harus arif dan bijaksana mengefisiensi anggaran negara yang merupakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat seutuhnya.

"Memang bandara Paser itu mulai dibangun jaman pemerintahan SBY, tentu masyarakat Kaltim akan mengafresiasi Jokowi melanjutkan pembangunan bandara demi penyelamatan uang negara yang efisiensi bermanfaat," jelas Muchtar.

Baca juga: Dishub Paser Menilai Pembangunan Bandara Dapat Dilanjutkan Oleh Kementerian Perhubungan

Meski demikian, harusnya Jokowi sebagai negarawan tidak memandang hal itu dibangun era pemerintahan siapa, namun mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.

"Terlebih lagi, jika dikembangkan dengan merencanakan wilayah bagian selatan Kaltim dan Kabupaten di perbatasan Kalsel menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) provinsi baru," tutur Muchtar. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved