Berita Penajam Terkini

Puluhan Raperda yang Diusulkan di Penajam Paser Utara, Perimbangan Keuangan jadi Hal Utama

Disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Penajam Paser Utara (PPU) Pitono, mengenai puluhan Raperda atau Rancangan

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU
Kabag Hukum Setda PPU, Pitono mengatakan ada 28 Raperda yang diusulkan Pemkab PPU ke DPRD Penajam Paser Utara, salah satunya tentang keuangan daerah, serta pemekaran wilayah seiring perpindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022) pagi. TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Penajam Paser Utara (PPU) Pitono, mengenai puluhan Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah. 

Dijelaskan, pada tahun 2022 ini, Pemkab Penajam Paser Utara akan mengusulkan sekitar 28 Rancangan Peraturan Daerah.

Sebagian besar dari Raperda tersebut mengenai keuangan yang bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Ada 28 Raperda yang diusulkan tahun ini. Sebanyak 50 persen terkait kewenangan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, kewenangan perimbangan keuangan daerah.

Baca juga: Raperda Usulan Pemkab Penajam Paser Utara Disetujui DPRD, Aturan Turunan Segera Dibuat

Baca juga: Ada Usulan Perda ke DPRD PPU Tahun 2022, Antara Lain Pemekaran Wilayah

Baca juga: Tim Pemekaran Kecamatan Penajam Usulkan Rencana Pemekaran ke DPRD PPU

"Karena banyak kaitannya dengan hak keuangan pemerintah daerah,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co di Penajam, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (21/3/2022)

Fokus utama dalam Raperda yang diusulkan mengenai keuangan yakni tentang perubahan penarikan retribusi dan pajak daerah sehingga diangga perlu melakukan penyesuaian.

Itukan banyak direvisi di Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

"Makanya akan menyesuaikan terkait dengan pajak dan retribusi," sebutnya.

Baca juga: Dorong Peningkatan PAD Lewat Sektor Pariwisata, DPRD PPU Minta Akses Jalan hingga Sarpras Dibenahi

Dijelaskan Pitono, sebagian perubahan terjadi dari Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Terutama yang terletak dari besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak paling rendah Rp 60 juta, kini naik menjadi paling rendah Rp 80 juta.

“Undang-undang nomor 28 2009 itu kan nominal kumulatif dari yang ditarik untuk BPHTB Rp60 juta sekarang sudah menjadi Rp 80 juta, naik," sambungnya.

Di samping persoalan keuangan yang menjadi fokus utama dalam Raperda 2022 ini, penataan ruang perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara.

Serta pemekaran beberapa wilayah Penajam Paser Utara, juga menjadi salah satu fokus yang dibahas. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved