Berita Penajam Terkini
Kuota Pupuk Subsidi Terbatas, DPRD PPU Harap Pemerintah Fokus Penjualan Hasil Panen Petani
Anggota DPRD PPU Sujiati mengatakan, pupuk subsidi langka sebaiknya pemerintah fokus pada pangsa pasar hasil panen para petani tersebut
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Terbatasnya kuota pupuk subsidi untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2022 ini, juga menjadi atensi DPRD PPU.
Kuota pupuk subsidi tahun ini dikatakan Anggota DPRD PPU Sujiati hanya cukup untuk 10 kelompok tani, dari sebelumnya yang mengakomodir sebanyak 40 kelompok tani.
Sujiati menyebut, kondisi itu membuat banyak petani kesulitan, dan juga menyulitkan pihak terkait untuk pembagian pupuknya, agar sama rata tersebar ke seluruh kelompok tani yang ada di PPU.
"Kalau berbicara subsidi pupuk, mendingan tidak usah ada subsidi pupuk, karena jumlahnya sangat sedikit, tapi anggaran untuk subsidi pupuk dianggarkan untuk pangsa panennya karena subsidi pupuk tidak memenuhi," ungkapnya Kamis (24/3/2022).
Lebih lanjut ia menimbang, harusnya pupuk subsidi tersebut dihilangkan saja dan fokus pada peningkatan pangsa panen para petani, sejauh ini juga para petani banyak yang masih kebingungan untuk menjual hasil panen mereka.
Baca juga: Pupuk Subsidi di PPU Hanya untuk Lahan Kurang dari Dua Ha, Selebihnya Disarankan Gunakan Nonsubsidi
Baca juga: Jatah Dipangkas, Pupuk Subsidi Tak Bisa Penuhi Kebutuhan Belasan Ribu Ha Lahan Produktif di PPU
Baca juga: Tahun Ini Pupuk Subsidi Minim di PPU, Jatahnya Dibatasi untuk Petani yang Punya Lahan Tak Lebih 2 Ha
"Misalnya, harga gabah dimaksimalkan, kalau kondisinya begitu, pupuk sekalipun mahal, petani tidak akan teriak, saat ini kan harga jual petani untuk gabah kering panen Rp 4.200. Saat ini beras Rp 8.200 kalau gabah biasa kisaran Rp 3.700 samoai Rp 4.000," lanjutnya.
Berdasarkan data, 2022 ini jatah pupuk subsidi jenis urea hanya 3.873 ton, NPK 4.350 ton, SP36 522 ton, ZA 189 ton, organik granul 1.170 ton dan pupuk organik cair 650 liter.
Dikatakan Sujiati, kondisi keterbatasan pupuk subsidi ini solusinya berada dipasarannya.
Ia berharap pemerintah daerah juga membuat lumbung pangan daerah, agar daerah bisa mengatur sebaik mungkin hasil panen petani.
Baca juga: Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, PKT Jalin Kerja Sama dengan Kejati Sulsel
"Diharapkan para petani menjual gabah maka akan mendapatkan PAD walaupun tidak besar," tandasnya. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
