Ibu Kota Negara

Kemendagri Gelar Rakornas Dukung IKN, Wagub Hadi Mulyadi: Kaltim Terbuka bagi Pendatang

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadi isu strategis yang dibahas dalam berbagai kesempatan.

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar bersama Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Dukungan Sukses Pembangunan IKN Tahun 2022. TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadi isu strategis yang dibahas dalam berbagai kesempatan.

Tidak terkecuali dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Dukungan Sukses Pembangunan IKN Tahun 2022.

Kegiatan yang berlangsung pada 29-30 Maret 2022 itu diinisiasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri di Balikpapan.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan Rakornas ini merupakan momentum yang mempunyai nilai strategis dan positif.

Apalagi dengan kehadiran IKN Nusantara, kondisi sosial politik di setiap daerah harus disiapkan agar semua masalah bisa diselesaikan.

Baca juga: Pernyataan Bambang Susantono soal Urun Dana IKN Menuai Kritik, Ini Negara atau Lembaga Swasta?

Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi, Kepala Otorita IKN Jelaskan 3 Aspek Penting Bangun Ibu Kota Nusantara

Baca juga: NEWS VIDEO Sayembara Desain Gedung di IKN: Total Hadiah Rp3,4 Miliar, Syarat dan Cara Pendaftarannya

"Kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara dari seluruh Indonesia diharap mendukung percepatan serta kelancaran pembangunan IKN," kata Bahtiar, Rabu (30/3/2022).

Untuk mendukung kelancaran dan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara, pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk menyusun sejumlah peraturan pelaksana.

Di antaranya RPP Kewenagan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, RPP Pendanaan dan Penganggaran Ibu Kota Nusantara, RPP Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, RPP Perincian rencana Induk Ibu Kota Nusantara, RPP Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, dan RPP tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menegaskan, pemerintah daerah maupun masyarakatnya mendukung penuh pemindahan IKN.

Baca juga: Rencana Urun Dana Libatkan Masyarakat Luas untuk Pembangunan IKN, Wagub Kaltim: Masih Belum Pasti

"Seribu persen kami siap. Insya Allah Kaltim dari dulu sampai sekarang siap membantu terwujudnya IKN. Tentunya dengan dukungan iklim yang kondusif sosial dan politik," tegas Hadi dihadapan 400 peserta Rakornas.

Masyarakat Kaltim, lanjutnya, sangat terbuka terhadap pendatang dari manapun dan siap hidup berdampingan dengan suku apa saja, golongan apa saja, agama apa saja.

Sejak dulu, di zaman Kerajaan Kutai sekira tahun 1.600-an masehi telah membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan dari daerah lain di bumi nusantara.

Terbukti dengan adanya satu set alat musik tradisional gamelan hadiah dari Kesultanan Yogyakarta, serta adanya permukiman suku Bugis di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang.

"Kaltim sangat beragam bahkan dikenal sebagai miniatur Indonesia, namun masyarakatnya tetap berusaha menjaga harmonisasi kehidupan," imbuhnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved