Berita Nasional Terkini

HABIS-HABISAN Mahfud MD Bela Panglima TNI Andika Perkasa, Usai Perbolehkan Keturunan PKI Daftar TNI

Habis-habisan Mahfud MD bela Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, usai perbolehkan keturunan PKI daftar TNI.

Kolase Tribunkaltim.co
Andika Perkasa dan Mahfud MD. Habis-habisan Mahfud MD bela Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, usai perbolehkan keturunan PKI daftar TNI. 

TRIBUNKALTIM.CO - Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menuai kritikan dari beragam pihak.

Kebijakan memperbolehkan keturunan PKI daftar seleksi TNI jadi sorotan nasional.

Namun, apa yang diputuskan Jenderal Andika Perkasa mendapat dukungan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

Habis-habisan Mahfud MD bela Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, usai perbolehkan keturunan PKI daftar TNI.

Kata Mahfud MD, TNI bukanlah institusi pertama yang memperbolehkan garis keturunan PKI untuk mengabdi kepada negeri.

Bahkan Mahfud menilai kebijakan yang diputuskan Jenderal Andika Perkasa sesuai dengan konstitusi.

Informasi selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: INFO PPPK 2022: Jadwal Pencairan dan Besaran THR 2022 Buat PNS, PPPK, TNI, Polri dan Karyawan Swasta

Ternyata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bukan orang pertama yang mencabut larangan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar sebagai abdi negara.

Jauh sebelumnya, aturan ini sudah berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD saat ditemui di Masjid Kampus UGM, Minggu malam (3/4/2022).

Karena itu, ketika Jenderal Andika Perkasa memberlakukan aturan yang sama untuk penerimaan prajurit TNI, Mahmud MD tidak mempermasalahkan.

"Ndakpapa, jadi TNI bukan yang pertama, malah Mahkamah Konstitusi (MK) dulu berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh itu. Itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai duluan," imbuh dia.

Selain MK, Mahfud mengungkapkan untuk menjadi kepala daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga tidak ada larangan bagi keturunan PKI.

"Malah lebih dulu dong kalau instansi lain. Kan syarat-syarat misalnya ya untuk masuk mutu untuk jadi caleg, jadi kepala daerah dan semuanya kan semua sudah tidak pakai syarat-syarat itu, PNS juga sudah ndak pakai itu sudah lama," kata Mahfud MD

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Digugat! Keputusan Panglima TNI Dikhawatirkan Ganggu Penegakan Hukum dan HAM

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved